Inspeksi mendadak (sidak) Wamenkum HAM Denny Indrayana di LP Pekanbaru berhasil menangkap 3 napi dan 1 sipir yang menjadi bandar narkoba. Ditjen Pemasyarakatan memprotes karena dalam sidak itu diduga Wamenkum HAM menampar sipir dan menyerahkan kasus narkoba ke BNN. Sekretaris Fraksi PPP, Muhamad Arwani Thomafi menegaskan bahwa peredaran narkoba di Lapas harus diusut. Jangan mengalihkan substansi peredaran narkoba kepada isu penamparan. Jika Anda setuju dengan Arwani Thomafi, pilih Pro!

Dirjen Pemasyarakatan siap pasang badan terhadap anak buahnya yang mengaku ditampar oleh Denny Indrayana. Dengan perlawanan ini muncul perang urat syaraf di internal Kemenkum HAM. Bagaimana reaksi Menkum HAM Amir Syamsuddin?

Inspeksi mendadak Kemenkum HAM memang diwarnai cerita dugaan penamparan yang dilakukan oleh Denny Indrayana, terhadap petugas Lapas Pekanbaru. Namun bukannya mengurusi terbongkarnya kasus narkoba, persoalan justru difokuskan soal penamparan itu.

Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin mempersoalkan atasannya Wamen Denny Indrayana. Dia menilai apa yang dilakukan Denny bersama BNN dalam menggerebek bandar narkoba tidak berkoordinasi dengan dirinya.

Isu penamparan yang dilakukan Wamen Denny Indrayana rupanya berbuntut panjang. 30 Ribu sipir kini bergerak melakukan perlawanan pada Denny.

Aneh bin ajaib. Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin ternyata sudah mengunjungi LP Pekanbaru, Riau jauh sebelum kedatangan BNN dan Wamen Denny Indrayana. Hasil sidak Sihabudin tak ada bandar narkoba di LP itu.

Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin pasang badan buat anak buahnya para sipir penjara di LP Pekanbaru, Riau. Dia pun menilai, apa yang dilakukan para sipir di LP sudah sesuai prosedur.

Ditjen Pemasyarakatan menggelar jumpa pers terkait informasi adanya aksi penamparan yang dilakukan Wamenkum HAM, Denny Indrayana, terhadap petugas Kalapas Pekanbaru. Ditjen menyebut ada saksi yang melihat aksi penamparan yang dilakukan Denny.

Denny Indrayana disebut menampar salah seorang petugas Lapas Pekanbaru. Menkum HAM Amir Syamsuddin ragu akan hal itu. Namun dia akan tetap membentuk tim pencari fakta (TPF).

Surat Keputusan (SK) Menkum HAM tentang pengetatan remisi bersyarat bagi narapidana koruptor digugat oleh 7 napi dan dimenangkan PTUN. Menkum HAM melakukan banding. Hal ini bukti nyata perlawanan balik oleh para koruptor.