detikNews

Langgengkan Kekuasaan SBY, Ruhut Usulkan Amandemen UUD '45

Jubir Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul siap menggalang dukungan untuk mengamandemen UUD 1945. Utamanya pasal mengenai masa jabatan presiden yang dua periode.

Rabu, 18 Agu 2010 10:04 WIB

detikNews

SBY Kumpulkan Wantimpres Minta Masukan Plus Minus Pilkada Langsung

SBY mengumpulkan semua anggota Wantimpres di kantor Presiden. Tujuannya, meminta masukan-masukan terkait masalah aktual, terutama soal pemilukada di berbagai daerah yang masih banyak menimbulkan banyak masalah.

Rabu, 28 Jul 2010 14:59 WIB

detikNews

Hendarman Dinilai Tetap Sah Jadi Jaksa Agung

Hendarman Supandji dinilai sebagai Jaksa Agung yang sah. Dalam keputusan presiden (keppres) tentang pengangkatan Hendarman sebagai Jaksa Agung, tidak tertulis berapa lama masa jabatannya.

Selasa, 06 Jul 2010 10:14 WIB

detikNews

Golkar Prediksi Capres PD 2014 Antara Anas dan Ani Yudhoyono

Meski Pilpres 2014 masih jauh, partai politik sudah mulai melirik 'dapur tetangga' tentang kemungkinan capres yang akan dimajukan. Partai Golkar memprediksi, Anas Urbaningrum atau Ani Yudhoyono yang nanti akan diusung dalam Pilpres 2014.

Rabu, 26 Mei 2010 19:10 WIB

detikNews

Temui Pimpinan MPR dan DPD, Menkopolhukam Bantah Usul Amandemen UUD

Menkopolhukam Djoko Suyanto dan Mensesneg Sudi Silalahi menemui Pimpinan MPR dan DPD. Dua orang dekat SBY ini membantah mengusulkan Amandemen UUD 1945, pertemuan keduanya terkait dengan perencanaan agenda peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni.

Kamis, 20 Mei 2010 15:38 WIB

detikNews

Menimang Homoseksual, Antara Manusia & Peran Negara

Permasalahan menjadi berbeda jika kumpulan homoseksual tersebut mengajak dengan paksa orang lain untuk menjadi homoseks. Atau menghina heteroseks dan melakukan ekspresi yang mengganggu ketertiban umum.

Kamis, 25 Mar 2010 12:49 WIB

detikFinance

Boediono Pimpin Komite Pengawas Anggaran Pendidikan

Pemerintah akan membentuk komite pendidikan yang berisi sejumlah kementerian untuk mengawasi penggunaan anggaran pendidikan yang meningkat sebesar Rp 11 triliun. Wapres Boediono akan memimpin Komite tersebut.

Jumat, 19 Mar 2010 15:17 WIB

detikNews

Dalam Konstitusi, Wapres Bisa Dimakzulkan

Pro kontra soal bisa-tidaknya wapres dimakzulan terus bergulir. Ketua MK Mahfud MD menjelaskan bahwa UUD 1945 memberikan aturan yang memungkinkan bagi DPR memakzulkan wapres jika memang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUD 1945.

Minggu, 31 Jan 2010 12:01 WIB

detikNews

Tim Multi Partai Tuding Golkar dan PDIP Jalankan Politik Pecah Belah

Tim Multi Partai untuk Pengembalian Aset Negara (TMPPAN) menuding politik pecah belah senantiasa dilakukan Partai Golkar dan PDIP. Kedua partai dianggap sengaja melakukan hal  tersebut untuk mengaburkan kesalahan mereka di masa lalu.

Jumat, 29 Jan 2010 03:38 WIB

detikNews

Berasal dari Bahasa Arab, Tak Tertulis Dalam Konstitusi

Akhir-akhir ini, telinga kita diperdengarkan sebuah istilah yang mungkin tidak awam bagi kebanyakan orang, yakni pemakzulan. Apa sebetulnya arti istilah yang belakangan sering terdengar sejalan proses Angket DPR soal Bank Century ini?

Jumat, 22 Jan 2010 16:52 WIB