detikNews

Disayangkan, Gratifikasi Raib dari Kode Etik DPR

Sejumlah pasal krusial ditengarai hilang dalam rancangan Kode Etik DPR yang baru. Salah satunya adalah yang mengatur gratifikasi. Padahal seharusnya soal gratifikasi juga diatur dalam Kode Etik.

Jumat, 18 Feb 2011 12:36 WIB

detikNews

Ketua DPR: Nggak Perlu Diatur Terlalu Banyak, Nanti Bingung

Ketua DPR Marzuki Alie menilai sejumlah pasal dalam rancangan kode etik DPR yang baru tidak perlu sama dengan seperti apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Jika ada pasal yang sama malah hanya akan membingungkan.

Jumat, 18 Feb 2011 07:47 WIB

detikNews

Pimpinan DPR akan Cek Kembali Rancangan Kode Etik Baru

Sejumlah pasal krusial hilang dalam rancangan kode etik DPR yang baru. Pimpinan DPR akan mengecek kembali perihal pasal-pasal yang hilang tersebut.

Jumat, 18 Feb 2011 06:28 WIB

detikNews

Benny K Harman: Pasal-pasal Gratifikasi Tidak Efektif

Pasal gratifikasi yang kini tidak diatur dalam rancangan kode etik DPR dinilai tidak efektif. Sebab, pasal tersebut sudah diatur dalam undang-undang.

Jumat, 18 Feb 2011 04:04 WIB

detikNews

Gayus Lumbuun: Apa Imbalan Bukan dari Mitra Kerja Boleh?

Mantan Ketua BK DPR Gayus Lumbuun mempertanyakan alasan penghilangan sejumlah pasal krusial dalam draf revisi Peraturan DPR tengan Kode Etik. Pasal larangan gratifikasi dan rangkap jabatan seharusnya tetap dipertahankan.

Kamis, 17 Feb 2011 21:48 WIB

detikNews

BK DPR Bantah Coret Pasal Gratifikasi di Kode Etik Baru

BK DPR membantah telah menghilangkan sejumlah pasal krusial, termasuk larangan menerima gratifikasi, dalam draf revisi Peraturan DPR tentang Kode Etik.

Kamis, 17 Feb 2011 19:48 WIB

detikNews

Pasal Krusial Kode Etik DPR Dihilangkan

Pengamat parlemen mengeluhkan hilangnya sejumlah pasal krusial dalam rancangan kode etik DPR yang baru. Kode etik DPR yang baru menjadi semakin lunak.

Kamis, 17 Feb 2011 16:45 WIB

detikNews

Komisi III DPR Ramai-ramai Minta Yunus Husein Mundur dari Satgas

Komisi III DPR mempertanyakan netralitas Yunus Husein sebagai Ketua PPATK yang juga merangkap sebagai angggota Satgas Mafia Hukum. Yunus pun diminta mundur dari Satgas.

Rabu, 16 Feb 2011 18:04 WIB

detikNews

Hussein Tantawi, Pemimpin Sementara Mesir dari Militer

Majelis tertinggi militer diserahi kekuasaan untuk memimpin Mesir untuk sementara. Majelis tersebut dipimpin oleh Menteri Pertahanan Mesir, Muhammad Hussein Tantawi.

Sabtu, 12 Feb 2011 00:35 WIB

detikNews

KPK Temukan Klub Sepakbola Profesional Gunakan Dana Hibah KONI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan beberapa klub sepakbola profesional masih menggunakan dana APBD. Modusnya, klub menggunakan dana hibah yang seharusnya untuk KONI.

Jumat, 11 Feb 2011 16:29 WIB