Waka Komisi II DPR F-PDIP Junimart tak setuju gubernur DKJ dipilih presiden seperti diatur dalam RUU DKJ. Dia menekankan DKJ bukan provinsi administratif.
Wacana hak angket di DPR terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 awalnya diusulkan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan ini memunculkan pertanyaan.
Jokowi belum menunjuk utusan yang menjadi perwakilan pemerintah untuk membahas RUU Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ). Hal itu menunggu surat resmi dari DPR.
"Saya tadi sampaikan tiga hal ke pak Menteri BPN, yang pertama yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," ungkap Jokowi.