PT MNC Aset Management siap mengeluarkan produk reksa dana baru jenis pendapatan tetap, dengan target dana US$ 200 juta sehingga melengkapi total dana kelolaan Rp 2-3 triliun.
Peraturan Pemerintah (PP) mengenai penerapan jalan berbayar atau Electronic Rapid Pricing (ERP) masih menyangkut di pemerintah pusat. Pemprov DKI akan terus mendesak penerbitan PP itu.
DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo melobi pemerintah pusat agar Peraturan Pemerintah tentang sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) segera dikeluarkan. Fauzi pun mengaku sudah melobi pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi DKI sudah sangat matang mempersiapkan penerapan jalan berbayar ERP. Sayangnya, semua itu belum bisa terealisasi karena payung hukumnya masih terhambat di pemerintah pusat.
Berbagai solusi coba ditawarkan Pemprov DKI untuk mengatasi macet di Jakarta. Salah satunya dengan menerapkan jalan berbayar ERP. Namun hingga saat ini sistem tersebut belum bisa diterapkan, karena belum ada payung hukum.
Sebelum bulan Desember 2010, terkait layanan BB saya, ada masalah ketika pindah dari Device lama ke Device baru (sekarang BlackBerry® 8520); 3 mingguan email bisnis saya kacau balau dan tidak bisa diakses pakai BB.
Kebijakan UPI memberlakukan tarif parkir menimbulkan penolakan dari sebagian mahasiswa. Satpam pun kena imbas dari protes para mahasiswa tersebut. Satpam di lingkungan UPI pun memilih tidak bekerja sambil menunggu konsep parkir yang diinginkan mahasiswa.
Kemacetan seyogianya pertanda bahwa ekonomi kota berdenyut. Namun bila kemacetan tidak terkendali seperti di Jakarta, perjalanan identik menjadi pemborosan.
Beberapa hari yang lalu, saya datang ke sebuah diskusi di gedung kementrian hukum dan HAM, Graha Pengayoman. Undangannya berjudul “Perlindungan HKI dalam Aktivitas Media”. Saya diundang berkaitan dengan album terbaru saya berjudul Merdesa (berarti layak atau patut, menurut KBBI) yang memang dirilis 100% gratis untuk diunduh di merdesa.pandji.com.