detikNews

Video Pernyataan Resmi Kemenkumham Soal Pembubaran HTI

Pemerintah, melalui Kemenkumham, resmi membubarkan HTI. Ini adalah rekaman video pernyataan resmi pembubaran itu.

Rabu, 19 Jul 2017 10:38 WIB

detikNews

Komisi III DPR: Dibubarkan, HTI Bisa Melawan Lewat Pengadilan

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo mengatakan HTI dapat menggugat ke pengadilan jika tidak terima dibubarkan.

Rabu, 19 Jul 2017 10:35 WIB

detikNews

Alasan Pemerintah Bubarkan HTI: Demi Keutuhan NKRI

Kemenkum HAM resmi mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pemerintah membubarkan HTI demi keutuhan NKRI.

Rabu, 19 Jul 2017 10:25 WIB

detikNews

Jalan Meliuk Pemerintah Bubarkan HTI

Setelah melewati jalan meliuk lewat Perppu, Kemenkum HAM hari ini mengumumkan pembubaran HTI.

Rabu, 19 Jul 2017 10:23 WIB

detikNews

Pemerintah: HTI Ingkari AD/ART-nya yang Berlandaskan Pancasila

Pemerintah resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dengan mencabut status badan hukum ormas tersebut.

Rabu, 19 Jul 2017 10:15 WIB

detikNews

Badan Hukum Dicabut, HTI Resmi Dibubarkan

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) akan segera mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Rabu, 19 Jul 2017 09:50 WIB

detikNews

Badan Hukum Akan Dicabut, Ketum HTI Imbau Pendukung Tetap Tenang

Kementerian Hukum dan HAM akan mencabut status badan hukum ormas HTI. Ketua Umum HTI Rokhmat S Labib meminta agar pendukung HTI tetap tenang dan tidak anarkis.

Rabu, 19 Jul 2017 09:26 WIB

detikNews

Status Badan Hukum Dicabut, HTI: Harusnya Ada Surat Peringatan Dulu

Ketua Umum HTI Rokhmat S Labib merasa pemerintah salah langkah jika langsung menggeluarkan surat pencabutan badan hukum HTI.

Rabu, 19 Jul 2017 08:57 WIB

detikNews

Pemerintah Cabut Badan Hukum Ormas HTI Hari Ini

Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pencabutan status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman dilakukan oleh Menteri Yasonna Laoly.

Rabu, 19 Jul 2017 07:45 WIB

detikNews

HTI Gugat Perppu Ormas ke MK

Dalam petitumnya, Perppu tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 22 ayat 1 UUD 1945.

Selasa, 18 Jul 2017 16:35 WIB