detikFinance

Sri Mulyani Siapkan Rp 5 T untuk Tanggulangi Bencana

Anggaran itu pun bisa lebih besar jika memang dibutuhkan.

Selasa, 07 Jan 2020 18:51 WIB

detikFinance

Keluarkan Perppu Corona, Sri Mulyani Sebut Pemerintah Tak Kebal Hukum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk penanganan COVID-19 disebut membuat kebal hukum.

Senin, 04 Mei 2020 15:55 WIB

detikNews

Haruskah Jiwasraya Di-"bail out"?

Bila dilihat dari bidang usahanya, keberadaan Jiwasraya tidak begitu strategis bagi kepentingan negara atau alat fiskal.

Rabu, 22 Jan 2020 12:00 WIB

detikFinance

Sri Mulyani-DPR Sepakat APBN 2022 Tekor Rp 868 T

Defisit APBN 2022 disepakati sebesar Rp 868 triliun. Jumlah defisitnya lebih kecil daripada 2021 yang disepakati sebesar 5,7% dari PDB atau Rp 1.006,3 triliun.

Kamis, 30 Sep 2021 14:42 WIB

detikFinance

Daya Beli Turun, Kok Iuran BPJS Malah Naik Pak Jokowi?

Presiden Jokowi mengakui daya beli masyarakat mengalami penurunan. Namun kenapa iuran BPJS malah naik?

Kamis, 14 Mei 2020 05:53 WIB

detikFinance

Gara-gara Ini Pemerintah Dapat Peringatan BPK soal Anggaran Corona

BPK mengungkapkan adanya risiko kecurangan bila pemerintah tak teliti dalam menganggarkan biaya penanganan dan penanggulangan pandemi COVID-19.

Selasa, 09 Jun 2020 13:38 WIB

detikFinance

BPH Migas Ingin BUMD Palembang Jadi Contoh Bangun Jargas Tanpa APBN

BPH Migas mendukung upaya Kota Palembang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam membangun Jaringan Gas rumah tangga tanpa menggunakan APBN.

Minggu, 15 Mar 2020 20:17 WIB

detikFinance

Menakar Kecukupan Anggaran Pemerintah Lawan Corona

Pemerintah sudah menganggarkan Rp 405,1 triliun untuk menanggulangi dampak virus Corona (COVID-19) ke perekonomian nasional. Cukupkah?

Senin, 20 Apr 2020 14:15 WIB

detikFinance

Sri Mulyani Beberkan soal Dana Rp 234 T, Dipakai untuk Apa?

Sisa lebih pembiayaan anggaran 2020 masih ada Rp 234 triliun. Dipakai untuk apa?

Rabu, 06 Jan 2021 21:15 WIB

detikNews

Komisi II DPR Minta KPU Tak Urus Pengadaan APD untuk Pilkada 2020

Komisi II meminta KPU tidak ikut terlibat dalam pengadaan APD yang diperlukan sebagai syarat protokol kesehatan COVID-19 untuk Pilkada serentak 2020.

Kamis, 04 Jun 2020 07:14 WIB