Hal ini untuk memastikan apa yang akan dirancang benar-benar sesuai dengan apa yang ada dibenak Presiden. Sebab Presiden lah yang menentukan legal policy.
Organisasi Jurnalis di Indonesia menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka berpendapat RUU itu dapat membatasi kebebasan pers.
"Ya gatenya di perekonomian itu, cuma satu terakhir ada perbaikan ada keliru itu. Itu aja. Kan itu tidak apa-apa sudah biasa, kekeliruan itu," ujar Mahfud