Pembatasan platform dan media sosial untuk anak di Indonesia dan Australia memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan ini hasil pemikiran yang matang.
Mensos dan PPPA tandatangani SKB untuk Program Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di DKI Jakarta, mengatasi kekerasan dan meningkatkan perlindungan.
Gubernur DKI Pramono Anung bangga dengan capaian transportasi Jakarta yang peringkat 17 dunia. Ia mengajak menteri dan Kapolri mencoba transportasi umum.
Meutya Hafid mendukung penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, menekankan pentingnya peran perempuan dalam program gizi nasional untuk anak Indonesia.
Platform digital wajib lakukan self-assessment perlindungan anak sebelum 6 Juni 2026. Pelanggaran dapat berujung sanksi administratif hingga pemutusan akses.