KPK bersama Bawaslu sepakat meminta semua partai politik mendorong para calon anggota legislatif (caleg) secara transparan terbuka mengenai rekam jejaknya.
APK tersebut ditertibkan karena melanggar SK KPU No 175 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Provinsi DKI Jakarta dalam Pemilu 2019.