DPR RI mengesahkan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) Kabupaten/Kota. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna ke-25 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025
Partai Buruh mengusulkan adanya aturan mengenai klasifikasi pekerjaan PRT di RUU PPRT. Ia menekankan PRT tidak harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima ingin mengusulkan agar pemilu ranah eksekutif, yaitu pilpres hingga pilgub dipisahkan dari pemilihan anggota legislatif.