Pembahasan ambang batas parlemen terus bergulir di DPR. Hari ini DPR menggelar rapat paripurna untuk membahas usulan Badan Legislatif untuk revisi RUU Pemilu khususnya pasal yang mengatur nilai parliamentery threshold (PT)

"Kita tetap berharap PT bisa 5 persen. Kita siap voting dalam paripurna besok," ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar, Ibnu Munzir.

Anas Urbaningrum dulunya dikenal sebagai politisi muda yang cerdas dan santun. Tapi tudingan Nazaruddin mengubahnya.

Nur Hidayat Sardini khawatir nantinya tidak ada kanalisasi masalah Pemilu. Dalam rapat Tim Perumus Panitia Kerja (Panja) revisi UU Nomor 22 tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu Komisi II DPR dengan pemerintah, muncul ide untuk menghapus lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ide ini langsung direspons oleh anggota Bawaslu, Nur Hidayat Sardini."Ide menghapus lembaga Bawaslu adalah dosa sejarah karena nantinya tidak ada kanalisasi masalah Pemilu," ujar Hidayat dalam Rapat dengan Timus revisi UU Penyelenggara Pemilu Komisi II DPR di ruang KK III Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (14/7).Menurutnya, selama ini Panitia Pengaws (Panwas) Pemilu di daerah sudah bekerja maksimal. Dampak ini bisa dirasakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutus perkara terkait sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). "Banyak laporan dari Panwas yang dipakai oleh MK dalam memproses suatu sengketa Pemilukada," ujarnya.Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa fungsi dan peranan Bawaslu sangat berguna di antaranya adalah melakukan pengawasan supaya bisa mengembalikan suara pemilih kepada yang berhak. "Seperti yang terjadi dan hangat dibahas saat ini masalah Pemilu Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan I," pungkasnya.

Dalam sejarah Pemilu di Indonesia eksistensi Parpol Islam tidak dapat diabaikan. Ia cukup mewarnai konstalasi dan dinamika politik Indonesia sejak awal kemerdekaan.

PAN kecewa tawaran agar pembahasan revisi UU Pemilu dibahas di Setgab koalisi kandas. Setgab tak dihargai oleh dua partai besar di Setgab koalisi yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat.

DPR tengah membahas revisi UU Pemilu yang akan mengatur angka ambang batas parlemen atau Parliamentary Treshold (PT). PKS siap membahas persoalan tersebut dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi.

DPR rencananya akan mengesahkan revisi atas perubahan UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pengesahan ini akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR di lantai 3 Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta Selatan.

Golkar mendorong pembahasan Revisi UU Pemilu dibawa ke panitia khusus DPR. Golkar berharap perselisihan tentang parliamentary threshold (PT) diselesaikan di pansus yang berukuran besar.

Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pembahasan Parliamentary Threshold (PT) pemilu 2014 bisa berujung voting. Karenanya PAN berharap masalah ini dibahas terlebih dahulu di Setgab koalisi.