DPR RI mengesahkan 33 rancangan atau revisi UU yang masuk Prolegnas Prioritas 2021. DPR dan Pemerintah sepakat menghapus RUU Pemilu, tapi RUU BPIP tetap ada.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ratifikasi protokol ke-7 ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS).
Video anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Benny Kabur Harman dipotong sehingga mengesankan mendukung omnibus law UU Cipta Kerja. Demokrat pun merasa dizalimi.
Massa yang tergabung dalam aliansi gerakan buruh bersama rakyat (Gebrak) melakukan unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja di depan gedung DPR.
"Pertama harus sesuai aturan, kedua masalah protokol COVID yang mesti dijaga, ketiga soal aturan ketertiban umum harus dijaga," kata Sufmi Dasco Ahmad.
"Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya," bunyi Pasal 44.