detikNews

Presidential Threshold 0%, PD: Harus Dihitung Risiko Politiknya

Jika wacana presidential threshold 0% disetujui masuk UU Pemilu, maka semua parpol bisa mengajukan capres di Pilpres 2019.

Rabu, 11 Jan 2017 15:26 WIB

detikNews

Ramai-ramai Minta Tambah Jatah Kursi di Parlemen

Tahun 2017 diawali para wakil rakyat dengan membahas tambahan jatah kursi di DPR maupun MPR. Akankah keinginan itu jadi nyata?

Rabu, 11 Jan 2017 10:33 WIB

detikNews

Pansus Pemilu Temui Ketua MK, Bicara Soal Penanganan Pemilu

Arief membantah kalau pertemuan tersebut membicarakan subtansi UU Pemilu. Sebab dalam kewenangannya hakim konstitusi tidak boleh membicarakan rancangan UU.

Rabu, 14 Des 2016 21:10 WIB

detikFinance

Sri Mulyani: Putusan MK Hapus Keraguan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai putusan MK akan menghilangkan keraguan wajib pajak untuk ikut tax amnesty.

Rabu, 14 Des 2016 18:08 WIB

detikNews

Soal UU ITE Baru, Menkominfo: Memberi Perbaikan Asas Keadilan

Menkominfo Rudiantara menyebut aturan yang baru tersebut malah memberikan asas keadilan yang lebih baik lagi bagi masyarakat.

Rabu, 30 Nov 2016 13:33 WIB

detikFinance

Mantan Dirut Pertamina Ini Sebut RI Terancam Krisis Energi

Mantan Dirut Pertamina, Ari Soemarno, menyatakan Indonesia terancam krisis energi. Cadangan energi seperti minyak, gas bumi, batu bara semakin menipis.

Selasa, 29 Nov 2016 12:20 WIB

detikFinance

Arcandra: Revisi UU Migas Harus Perkuat Pertamina

Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, mengatakan revisi UU Migas harus memperkuat posisi Pertamina sebagai NOC atau National Oil Company.

Selasa, 01 Nov 2016 16:56 WIB

detikFinance

Di Depan Pengusaha, Arcandra Tahar Beberkan Persoalan Migas RI

Wakil Menter ESDM, Arcandra Tahar, hadir dalam rakerna energi dan migas Kadin. Dalam sambutannya, Arcandra menjelaskan soal revisi UU migas.

Selasa, 01 Nov 2016 16:25 WIB

detikNews

Nursyahbani Dukung Putusan MK yang Izinkan Pasutri Buat Perjanjian Kawin

Nursyahbani mendukung putusan MK tentang Perjanjian Kawin. Putusan itu juga melindungi aksi penjarahan investor asing melalui perkawinan campur.

Senin, 31 Okt 2016 13:40 WIB

detikNews

MK Izinkan Pasutri Buat Perjanjian Kawin, Pemerintah Diminta Ubah UU No 1/1974

MK mengizinkan pasangan yang sudah menikah melakukan Perjanjian Kawin. Lonceng hukum itu harusnya ditindaklanjuti pemerintah dengan segera merevisi UU terkait.

Senin, 31 Okt 2016 09:17 WIB