Produk legislasi DPR tidak hanya rendah. DPR 2004 - 2009 hanya berhasil menyelesaikan 186 RUU dari 335 RUU. Atau sekitar 56 persen selama lima tahun. Namun, juga seperti yang dikeluhkan oleh Ketua MK Mahfud MD, UU tersebut tidak berkualitas.
Akibat tak adanya "desentralisasai" kekuasaan MA, maka kepastian hukum menjadi barang langka. Seperti penganiayaan Sarah Azhari butuh waktu 3 tahununtuk mendapatkan keadilan kasus pelemparan asbak.
RUU PRT akan mempidana majikan 5 tahun penjara bagi yang mempekerjakan PRT di bawah usia 18 tahun. Menurut pakar hukum pidana Andi Hamzah, jika RUU ini disahkan maka akan banyak orang masuk penjara.
24 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengunjungi gedung Komisi Yudisial (KY). Kunjungan tersebut terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) Komisi Yudisial yang kini sedang digodog di DPR.
Permasalahan pendidikan di Indonesia tak hanya berbagai kebijakan yang kontra produktif dengan semangat dan ruh pendidikan. Tetapi, pendidikan kita juga kehilangan ide-ide besar. Terutama diskursus ilmu pendidikan.
Ternyata masih Indonesia berada pada urutan ke-111 dari 182 negara jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Dengan kata lain pendidikan Indonesia masih jauh dari standar yang seharusnya. Sungguh ironi. Apakah ada yang salah.
Machica Moechtar merasakan ribetnya mengurus status anak dari hasil pernikahan siri. Ia pun mendesak agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil oleh Peradilan Agama Bidang Perkawinan atau lebih dikenal sebagai RUU Nikah Siri segera disahkan.
Aturan awut-awutan, anggaran tidak jelas, kapasitas penyelenggara terbatas. Itu tiga faktor yang bisa menjadi biang kesemrawaturan Pilkada 2010. Tapi pemerintah ngotot tidak mau menunda. Mengapa?
Menag Suryadharma Ali tak bisa memastikan kapan draf resmi pemerintah tentang RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan akan selesai. Yang jelas, tak ada harga mati dalam RUU Nikah Siri itu.