"Tidak cuma KPK yang berwenang menyadap, Polri, Kejaksaan dan BIN juga berwenang. Tetapi yang diaudit cuma KPK," ujar Jubir KPK Johan Budi menanggapi tudingan penyadapannya bertentangan dengan KUHAP.
Komisi III DPR telah memilih 13 komisioner Komnas HAM baru. 13 Komisioner tersebut diharapkan mampu meningkatkan peranan Komnas HAM dalam berbagai permasalahan HAM.
Baleg DPR sudah mengetuk palu memutuskan penghentian pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK. Tapi selama UU masih tercantum dalam program legislasi nasional (Prolegnas), revisi masih dapat dilakukan kembali.
Baleg DPR menyepakati untuk mengehentikan pembahasan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Meski keputusan ini menjadi kesimpulan seluruh fraksi dalam rapat pleno Baleg, tetapi Baleg punya pertimbangan.
Badan Legislasi (Baleg) akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan usulan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, keputusan itu disepakati diamini oleh 9 fraksi. Fraksi Partai Demokrat sepakat dengan 4 pertimbangan. Apa saja?
Meski sejumlah fraksi telah mengusulkan menghentikan pembahasan revisi UU KPK, tetapi final nasib revisi UU itu ada di Baleg. Baleg akan memutuskan revisi UU KPK dalam rapat pleno pada Rabu 17 Oktober besok.
Badan Legislasi (Baleg) DPR tak bisa serta-merta menghentikan revisi UU KPK. Proses panjang harus ditempuh dan dipantau masyarakat agar revisi UU KPK di drop dari program legislasi nasional (Prolegnas).
DPR berencana menghentikan revisi UU KPK karena momentum yang dirasa belum tepat. Namun DPR belum tentu menghapus revisi UU KPK dari program legislasi nasional (Prolegnas).
Badan Legislasi akan memutuskan lanjut tidaknya pembahasan revisi Undang-Undang KPK pekan depan. Keputusan ini akan diambil saat Panja revisi UU KPK memberi laporan ke Baleg.