detikNews

Jokowi Minta Masukan Komnas HAM soal Dewan Kerukunan Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masukan Komnas HAM terkait dewan kerukunan nasional untuk menuntaskan kasus HAM. Apa kata Komnas HAM?

Jumat, 08 Jun 2018 13:13 WIB

detikNews

Komnas HAM: Temui Peserta Kamisan, Jokowi Beri Sinyal Positif

Ketua Komnas HAM menyambut baik pertemuan Jokowi dengan peserta Aksi Kamisan. Pertemuan itu pertanda baik terhadap penyelesaian kasus HAM berat di masa lalu.

Rabu, 06 Jun 2018 20:18 WIB

detikNews

Komnas Desak Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Tuntaskan Kasus HAM

Komnas HAM berharap kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu segera dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Kejaksaan Agung.

Rabu, 06 Jun 2018 20:10 WIB

detikNews

Wiranto: RKUHP Sama Sekali Tak Lemahkan KPK

Menko Polhukam Wiranto memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, tim perumus revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dan pihak terkait lainnya.

Rabu, 06 Jun 2018 15:51 WIB

detikNews

JK Tolak Permintaan Komnas HAM Soal Kewenangan Penuntutan

JK menilai Komnas HAM tak perlu diberi kewenangan penuntutan.

Selasa, 05 Jun 2018 20:57 WIB

detikNews

Soal Pengusutan Kasus HAM Berat, Jaksa Agung: Bukan PR Kejagung

Jaksa Agung M Prasetyo menyebut pihaknya menunggu hasil penyelidikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat dari Komnas HAM.

Selasa, 05 Jun 2018 14:27 WIB

detikNews

Kejagung Anggarkan Rp 9,7 T di 2019, Termasuk Eksekusi Mati 12 Orang

Jaksa Agung M Prasetyo mengusulkan anggaran untuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam RAPBN 2019 sebesar Rp 9,7 triliun.

Selasa, 05 Jun 2018 12:51 WIB

detikNews

Pemerintah: Tak Benar Kewenangan KPK Diambil dalam RKUHP

Pemerintah menegaskan tidak ada upaya pelemahan kewenangan KPK dalam penyusunan RUU KUHP dengan DPR.

Selasa, 05 Jun 2018 08:43 WIB

detikNews

Komnas HAM: Jaksa Agung Wajib Tindaklanjuti Kasus HAM Masa Lalu

Jaksa Agung M Prasetyo diminta menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa pelanggaran HAM berat

Senin, 04 Jun 2018 15:05 WIB

detikNews

ICW hingga Kontras Tolak Pidana Khusus Masuk RKUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pidana khusus tentang korupsi hingga narkoba dimasukkan ke dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Minggu, 03 Jun 2018 15:57 WIB