detikNews

Panglima: Jika Dibutuhkan, Puspom Bisa Periksa Ryamizard

Puspom TNI dapat memeriksa para jenderal termasuk Ryamizard Ryacudu jika diperlukan untuk mengungkap misteri senjata di kediaman Waaslog KSAD Alm Brigjen TNI Koesmayadi.

Jumat, 14 Jul 2006 14:13 WIB

detikNews

Adnan Buyung Dukung Amandemen UU KY

Prihal amandemen UU Komisi Yudisial (KY) di DPR, juga didukung seorang tokoh yang juga menjadi pencetus berdirinya KY, Adnan Buyung Nasution.

Jumat, 14 Jul 2006 07:20 WIB

detikNews

Muladi: UU PA Selesai, GAM Harus Bubarkan Diri

Gubernur Lemhannas Muladi mengharapkan Gerakan Aceh Merdeka sebagai organisasi segera membubarkan diri menyusul pengesahan UU PA.

Kamis, 13 Jul 2006 18:15 WIB

detikNews

Lemhannas Minta DPR Revisi UU KY

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) meminta DPR untuk merevisi UU Komisi Yudisial (KY) agar konflik dengan MA tidak semakin meruncing.

Kamis, 13 Jul 2006 18:01 WIB

detikNews

Kembali ke UUD 45, Aneh!

Wacana kembali ke UUD 1945 yang dilontarkan Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto dan Gus Dur cs merupakan kemunduran. Aneh! Mau kembali ke otoriter?

Kamis, 06 Jul 2006 14:49 WIB

detikNews

Muladi Tak Yakin TNI Payungi Penimbunan Senjata Koes

Gubernur Lemhannas Muladi tidak yakin TNI sebagai institusi memayungi penimbunan senjata (alm) Brigjen Koesmayadi. Hal itu merupakan tanggung jawab individu.

Kamis, 06 Jul 2006 14:41 WIB

detikNews

Muladi Berharap Bagir Tidak Berlindung di Balik UU

Gubernur Lemhannas Muladi mengingatkan agar Ketua MA Bagir Manan jangan berlindung di balik UU. Posisi Bagir justru akan sulit ketika sudah lengser.

Kamis, 29 Jun 2006 12:52 WIB

detikNews

Lemhannas di Bawah Presiden, Gubernur Setingkat Menteri

Lemhannas kini resmi berada di bawah Presiden, tidak lagi di bawah Dephan. Jabatan Gubernur Lemhannas pun sudah setingkat menteri.

Kamis, 29 Jun 2006 12:02 WIB

detikNews

Erwin Sudjono Jadi Letjen

Sebulan menjabat Pangkostrad, bintang Erwin Sudjono bertambah satu menjadi letnan jenderal. Selain ipar Presiden SBY ini, ada puluhan perwira yang naik pangkat.

Jumat, 16 Jun 2006 16:50 WIB

detikNews

JK: DPR Tak Bisa Impeach Pemerintah Soal Dana Pendidikan

Karena sama-sama melanggar UUD 1945, Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai DPR tidak bisa meng-impeach pemerintah menyusul tidak dipenuhinya anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN.

Rabu, 07 Jun 2006 13:05 WIB