DPR tengah bergerak menggalang hak meminta keterangan atau interpelasi kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Mayoritas pengusung interpelasi untuk Dahlan berasal dari Partai Golkar. Apa tanggapan Ical?

Anggota Fraksi Partai Golkar paling banyak membubuhkan tanda tangan mengusung hak interpelasi untuk Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dari 38 anggota DPR yang mengusung, 23 di antaranya dari Golkar.

38 Anggota DPR sudah meneken usulan untuk penggunaan hak interpelasi bagi Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Usulan ini terkait diterbitkannya Keputusan Menteri BUMN Dahlan Iskan No. KEP-236/MBU/2011.

Rapat paripurna DPR belum juga dimulai setelah 5 jam diskors. Anggota DPR dari PDIP pun memanas. "DPR bukan milik Setgab! Pak Pramono Anung silakan ambil alih sidang," kata anggota.

Pimpinan DPR ymembawa keputusan kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna ke forum lobi. Atas keputusan ini, Ketua DPR Marzuki Alie yang memimpin sidang, dinilai tidak konsisten oleh sebagian anggota DPR.

Dahlan Iskan 'ngamuk' di tol milik JSMR karena padatnya antrean merupakan bentuk dari kesalahan penegakkan kedisiplinan. Perlu dilakukan evaluasi total terhadap manajemen dan operasional JSMR.

Sudah waktunya Presiden SBY turun untuk menyelesaikan BPJS karena DPR dan pemerintah berada pada prinsip yang berbeda. Pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang memasuki titik krusial, perlu melibatkan pucuk pimpinan tertinggi untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini adalah Presiden Susilo Bambang Yudhyoyono (SBY) dan Pimpinan DPR. Bila tidak, maka persoalan BPJS tidak akan bernah selesai lantaran DPR maupun pemerintah berdiri pada kutub yang berbeda dan berlawanan.Hal itu dikatakan anggota Panitia Khusus (Pansus) BPJS dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kepada Jurnalparlemen.com, Senin (18/7) siang. "Sudah waktunya Presiden SBY turun untuk menyelesaikan karena DPR dan pemerintah berada pada prinsip yang berbeda," katanya. DPR menginginkan 'transformasi' empat BUMN asuransi untuk BPJS. Sementara pemerintah memilih untuk 'ekstensi'. Artinya empat BUMN itu tetap ada dan beroperasi seperti biasa.Posisi Presiden SBY juga penting mengingat BPJS bukan sekadar UU, melainkan sebagai simbolisasi kepedulian negara pada masyarakatnya. Bila hanya melibatkan Wapres Boediono, maka sifatnya hanya koordinasi. "Simbolisasi kepedulian negara pada rakyatnya, untuk membangun Indonesia menjadi 'sosial state' yang menomorsatukan masyarakatnya," kata Hendrawan.Hendrawan mengharapkan, raker Senin ini antara DPR dan pemerintah akan bisa menemukan titik temu. Meski ia ; memperkirakan, kemungkinan itu tergolong kecil. "Kalau memang bisa, maka tidak perlu presiden, tapi sepertinya itu sulit," katanya. Delapan Menteri yang dijadwalkan hadir adalah Menkeu, Menneg BUMN, Menkes, MenPAN, Menaker, Kepala Bappenas, Menkum dan HAM serta Mensos.Kabar terakhir, Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak bisa menghadiri raker ini karena masih sakit demam berdarah dan dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. "Sementara menteri yang lain masih pusing urus gula di Komisi VI," kata Hendrawan bercanda.

Peserta sidang paripurna pun mengheningkan cipta sesaat untuk mengenang wafatnya Bung Karno. Anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno melakukan interupsi di awal sidang paripurna. Hendrawan mengingatkan bahwa pada tanggal ini, 41 tahun yang lalu, Presiden pertama RI Soekarno tutup usia. "Bung Karno adalah pahlawan dan presiden kita. Dia berjuang dan berkali-kali masuk penjara," kata Hendrawan mengingatkan peserta rapat paripurna DPR, di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/6). Hendrawan kembali mengingatkan bahwa pada 1 Juni lalu dalam acara peringatan 65 tahun pidato Bung Karno tentang Pancasila yang digelar MPR di gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, dua mantan presiden sudah berpidato yakni Megawati Soekarnoputri dan BJ Habibie. Bahkan Habibie bicara soal dunia yang mengglobal namun tersimpan bahaya perdagangan yang akan membuat bangsa Indonesia hanya menjadi bangsa kuli. "Soekarno sudah menjelaskannya bahwa masyarakat Indonesia akan jadi bangsa kuli dan kuli di antara bangsa-bangsa," katanya.Pimpinan Sidang Priyo Budi Santoso pun menanggapi interupsi Hendrawan. "Bung Karno adalah Putera Sang Fajar, putera terbaik bangsa Indonesia yang telah melahirkan putera-putera terbaik bangsa," ujarnya.Sesuai permintaan Hendrawan, pimpinan sidang pun bersedia untuk mengheningkan cipta sambil berdiri. Interupsi Hendrawan cukup memberi ingatan kepada anggota DPR bahwa pada hari ini, 21 Juni Bung Karno wafat di Jakarta setelah menderita komplikasi berbagai penyakit. Bung Karno kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur.

Ratusan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna mengheningkan cipta sekitar 15 detik. Mereka mengheningkan cipta untuk seluruh pemimpin negeri ini yang telah meninggal dan Ruyati yang tewas dipancung.

Ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang sedianya akan rapat bersama Timwas Century sangat mengecewakan. Sekalipun mengirimkan surat, Patrialis dinilai ingin cuci tangan terkait pengembalian aset Bank Century.