Revisi UU Tipikor yang diusulkan pemerintah kini telah masuk ke DPR. Pemerintah ingin agar hukuman untuk koruptor diperberat.

Apakah reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar menyanggah penilaian itu. Menurutnya, pihaknya malah sudah menjalankan sembilan strategi percepatan reformasi. Bagaimana strategi Azwar dalam menyempurnakan reformasi birokrasi itu? Berikut petikan wawancara Azwar dengan Pasti Liberti, Raisya Maharani, dan Febrina Sekar, dari Harian Detik, di ruang kerjanya

"Saya pernah seperti itu pada periode pertama dulu. Terus ada lagi sebaliknya, ada yang mendorong supaya pejabat X dipercepat (untuk diperiksa)."

“Harusnya punya penyidik sendiri agar tak diombangambingkan mood Kapolri.”

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi adalah agenda jangka panjang yang harus tetap masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga 2014.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akhirnya sepakat mencabut Revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2013. Meski demikian, hal itu tidak berarti setelah 2013 tidak bisa dibahas kembali.

Meski selama ini diprotes di sana-sini, Dewan Perwakilan Rakyat tetap mempertahankan draft revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Program Legislasi Nasional 2013. Keputusan itu diambil rapat antara Badan Legislasi DPR dan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mempertahankan para penyidiknya yang hendak ditarik pulang oleh Mabes Polri. Komisi itu menilai, penarikan penyidik bertentangan dengan kepentingan pemberantasan korupsi secara optimal.

Otto Nur Abdullah terpilih sebagai Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk periode 2012-2017.  Pria berperawakan kurus dan berkumis tebal ini sejatinya bukan orang baru di dunia penegakan HAM. Apa katanya tentang kasus-kasus HAM selama ini?

Meski dirancang untuk meredakan tensi ketegangan antar penegak hukum, sentilan-sentilan kecil muncul dalam Sarasehan 'Budaya dalam Menyambut Hari Antikorupsi Internasional. Sentilan itu muncul dari Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas.