Salah satu aspirasi warga Natuna yang berdemo adalah memindahkan lokasi penampungan WNI dari Wuhan, dari hanggar ke kapal perang. Ide ini kemudian ditentang.
Komisi II DPR mengajukan RUU Pemilu ke Baleg. Anggota Baleg dari PKS Al Muzzammil Yusuf mengusulkan adanya dapil nasional untuk ketum partai yang maju Pileg.
Natuna tetap dipakai sebagai lokasi observasi WNI dari Wuhan, China, dengan syarat kompensasi. Bupati Natuna dan Menkes blak-blakan soal kompensasi ini.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengusulkan Pilkada Serentak diundur ke 2021. Hal itu mempertimbangkan keselamatan masyarakat kalau dipaksakan tahun ini.
"Selaku petugas pemberantasan tindak pidana korupsi dari KPK, kita tidak akan pernah berhenti mencari seseorang tersangka," kata Ketua KPK Firli Bahuri.