Pada pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang, jumlah TPS di Kabupaten Blitar berkurang. Bawaslu khawatir hal ini akan mengurangi tingkat partisipasi pemilih.
PPP mengincar kursi Ketua Komisi II dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR. PPP disebut telah melakukan lobi dengan fraksi lain untuk memuluskan target itu.
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pilkada serentak 2020 di Lamongan akhirnya disepakati. Ini anggaran yang untuk KPU dan Bawaslukab Lamongan.
Pemkab Trenggalek menggelontorkan anggaran hibah Rp 32,8 miliar kepada KPU untuk pelaksanaan Pilkada 2020. Sedangkan Bawaslu mendapat alokasi Rp 10,8 miliar.
Untuk pengawasan pilkada serentak 2020, Bawaslu Kabupaten Blitar mendapat anggaran Rp 14.049.425.000. Jumlah ini naik 2 kali lipat dibanding Pilbup 2015.
Naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pilbup Lamongan mengalami dua kali revisi. Revisi ini dilakukan seiring peraturan pelaksanaan pilkada serentak.