Dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberantas preman tidak setengah-setengah. Buktinya, Pemprov DKI Jakarta siap menggelontorkan dana untuk mendukung upaya tersebut.

Urban Poor Consortium (UPC) menuntut agar Operasi Yustisi Kependudukan di DKI Jakarta dihentikan. Tuntutan itu akan disampaikan kepada DPRD DKI.

Pendataan orang asing di DKI akan ditingkatkan akibat banyaknya WNA yang tidak melapor. Namun ditegaskan bukan terkait kasus bom Kedubes.