detikNews
Kembalinya 2 Mantan Menteri ke Kabinet Kerja
Dua personel baru di Kabinet Kerja merupakan wajah lama yaitu Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar.
Jumat, 14 Okt 2016 16:36 WIB
Filter
Urut berdasarkan
Tipe artikel
detikNews
Agus Yudhoyono, New Kid on The Block yang Diganjal
Upaya mengganjal pasangan cagub DKI Agus-Sylvi dinilai tidak fair. Akankan kuda hitam Cikeas ini kandas sebelum bertanding?
Jumat, 14 Okt 2016 11:07 WIB
detikNews
Ada Upaya Serius Ganjal Agus-Sylvi, Ada yang Panik?
Belum bertarung di Pilgub DKI, Agus-Sylvi sudah diganjal. Siapa sebenarnya yang panik?
Kamis, 13 Okt 2016 18:30 WIB
detikNews
Djan Minta Kubu Romi Dianulir, Menkum: Kita Cek Data Baru Terkait PPP
Djan Faridz meminta agar Menkum HAM menganulir surat keputusan pengesahan kepengurusan PPP kepemimpinan Romahurmuziy (Romi).
Kamis, 13 Okt 2016 15:43 WIB
detikNews
Buka Jambore Napi, Menkum HAM Ajak Warga Binaan Bantu Korban Banjir Garut
Kemenkum HAM mengadakan Jambore Kemanusiaan yang diikuti 300 napi. Napi diajak untuk membantu korban banjir bandang di Garut.
Kamis, 13 Okt 2016 11:49 WIB
detikNews
PPP Kubu Romi: Langkah Djan Faridz Hanya untuk Ganggu Pencalonan Agus-Sylvi
Sekjen PPP kubu Romi menilai, Menkumham tidak punya alasan untuk mengabulkan tuntutan Djan Faridz.
Kamis, 13 Okt 2016 11:20 WIB
detikNews
Dukung Ahok Jadi Manuver PPP Djan untuk Curi Perhatian Jokowi
Sekjen PPP kubu Djan, Dimyati Natakusumah tak menampik jika dukungan PPP kubu Djan Faridz ke Ahok untuk menarik perhatian PresidenJokowi.
Kamis, 13 Okt 2016 09:59 WIB
detikNews
PPP Romi: Menkum HAM Harus Tolak Permintaan Pengesahan dari Djan Faridz
PPP kubu Romi tegas meminta permintaan itu ditolak. Alasannya, putusan MA yang selama ini jadi pegangan kubu Djan sudah tak bisa dieksekusi.
Kamis, 13 Okt 2016 09:20 WIB
detikNews
Djan Faridz Minta SK PPP Romi Dianulir, Menkum: Kita Kaji Dulu
Setelah menerima surat dari Djan, Laoly memerintahkan jajarannya di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) untuk mengkaji surat tersebut.
Kamis, 13 Okt 2016 08:14 WIB
detikNews
Presiden Jokowi: Segera Lakukan Reformasi Hukum Besar-besaran!
Presiden Jokowi memimpin rapat membahas paket kebijakan reformasi hukum. Presiden menekankan reformasi besar-besaran di bidang hukum harus segera dilakukan.
Selasa, 11 Okt 2016 15:22 WIB