Pembahasan revisi UU Pemilu di DPR menemui jalan buntu. Tak lain karena masing-masing fraksi di DPR hanya mementingkan kepentingan politik masing-masing, tanpa mempedulikan kepentingan nasional.
Pembahasan revisi UU Pemilu makin panas menemui jalan buntu karena parpol di DPR tetap egois mempertahankan kepentingan masing-masing. Lobi-lobi perlu diintensifkan.
Politisi Gerindra, Martin Hutabarat menilai banyaknya kepentingan politik di DPR atas pemilihan capim KPK. Karena itu, diperlukan lembaga independen yang melakukan seleksi pimpinan komisi negara termasuk KPK.
"Setgab tidak memberi manfaat penting bagi kami. Kondisi itu membuat kami memikirkan untuk apa, jadi sedang evaluasi perlunya keberadaan PAN di Setgab," tegas Ketua DPP PAN, Viva Yoga Mauladi.
Pansus Pemilu DPR sempat ngaret dan membuat rapat dengan bos media kemarin batal. DPR meminta maaf dan siap mengundang kembali bos media untuk dimintai masukan terkait revisi UU Pemilu.
Pembatasan iklan oleh partai politik di media massa akan dimasukan dalam revisi UU Pemilu. Namun pembatasan tersebut hanya berlangsung selama masa kampanye saja.
PKB membuka pintu kompromi terkait angka Parliamentary Threshold (PT) untuk Pemilu 2014. PKB menilai angka PT 3,5 persen adalah angka moderat bagi semua parpol di DPR.