detikNews

Mahfud Anggap Keliru Sudah Biasa dalam Susun Rancangan UU, PKS: Bahaya

"Publik bisa menilai betapa cerobohnya tim pemerintah. Kesalahan pada level UU sangat berbahaya," ujar Ketua DPP PKS Mardani.

Rabu, 19 Feb 2020 08:22 WIB

detikNews

Video Klarifikasi Sekda DKI soal Rekomendasi TACB untuk Formula E

Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, memberikan keterangan terkait polemik surat rekomendasi izin Formula E yang diajukan ke Kementerian Sekertariat Negara.

Jumat, 14 Feb 2020 20:47 WIB

detikNews

Gerindra Minta Draf Omnibus Law Ditarik, Ma'ruf: Tunggu Apa Kata DPR

Partai Gerindra hingga pakar hukum tata negara meminta pemerintah untuk menarik kembali draf RUU cipta kerja dari DPR. Ini kata Wapres Ma'ruf Amin

Jumat, 28 Feb 2020 13:02 WIB

detikNews

Gerindra Minta Kemenkum HAM Koreksi Typo 'PP Bisa Ubah UU' via Surat Resmi

"Baiknya Kemenkum HAM mengirim keterangan resmi tertulis ke DPR soal kesalahan ketik tersebut agar pasal itu langsung kita drop," kata Habiburokhman.

Selasa, 18 Feb 2020 12:45 WIB

detikInet

Cara Transfer Pulsa untuk Semua Operator

detikINET telah merangkum cara transfer pulsa untuk semua operator, baik Telkomsel, XL, dan lain sebagainya.

Rabu, 11 Mar 2020 22:44 WIB

detikNews

Diminta Gerindra Tarik Draf Omnibus Law, Mahfud Md 'Serang' Balik

Gerindra meminta pemerintah menarik kembali draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Menanggapi hal itu, Menko Polhukam Mahfud Md 'menyerang' balik Gerindra.

Jumat, 21 Feb 2020 14:21 WIB

detikNews

Mahfud Md: Keliru dalam RUU Sudah Biasa, Nanti Diperbaiki

Dalam konteks RUU, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut kekeliruan dalam redaksional biasa terjadi.

Selasa, 18 Feb 2020 13:25 WIB

detikNews

Eks Juru Ketik Nazi Divonis Bersalah Terkait Pembunuhan 10.000 Tahanan

Irmgard Furchner, 97, yang bekerja untuk komandan Nazi di kamp Stutthof, Polandia, divonis di Jerman, namun penyintas menyayangkan hukumannya yang ringan.

Rabu, 21 Des 2022 12:10 WIB

detikNews

MA Temukan Masih Ada Salah Ketik Amar hingga Biaya Salinan Putusan

Dari monitoring dalam kurung waktu 2021, masih banyak ditemui berbagai kesalahan putusan hingga biaya salinan putusan, yang harusnya gratis.

Rabu, 20 Jul 2022 10:57 WIB

detikNews

Partai Buruh Gugat UU PPP ke MK karena Legalkan Omnibus Law-Salah Ketik

Partai Buruh menggugat UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ke MK. Apa argumennya?

Senin, 27 Jun 2022 16:25 WIB