Berita terpopuler detikFinance Kamis (8/10/2020) tentang sponsor di balik aksi massa menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan respons pengusaha terhadap aksi massa.
Gelombang penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja makin membesar. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberikan saran khusus ke pemerintah untuk meredakan. Apa itu?
Pemerintah tidak lagi menggunakan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi nasional sebagai pertimbangan penetapan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.
Perhitungan upah minimum selama ini mengacu PP 78/2015. Namun, skema dalam aturan itu kemungkinan tidak digunakan untuk tahun 2021 karena pandemi COVID-19.