detikNews

KPU Jamin Pengecekan DPT Ganda Rampung 15 September

Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menyisir laporan temuan DPT ganda. Proses penyempurnaan DPT dijamin KPU selesai tepat waktu.

Rabu, 12 Sep 2018 12:53 WIB

detikNews

DKPP Periksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penetapan KIP Aceh

KPU dituding melakukan pelanggaran kode etik terkait pengesahan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh.

Rabu, 12 Sep 2018 12:21 WIB

detikNews

Dilaporkan M Taufik ke DKPP, KPU: Kita Hadapi

M Taufik resmi melaporkan KPU RI dan KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU siap menghadapi laporan itu.

Jumat, 07 Sep 2018 13:42 WIB

detikNews

M Taufik Laporkan KPU ke DKPP

kami anggap sebagai pelanggaran etik karena menurut hukum putusan itu wajib dilaksanakan, putusan wajib ini kalau tidak dilaksanakan berdosa," kata Yupen.

Jumat, 07 Sep 2018 12:05 WIB

detikNews

Tak Bisa Nyaleg, M Taufik juga Laporkan Ketua KPU RI ke DKPP

Ketua DPD Gerindra M Taufik mengancam akan melaporkan KPU RI karena dianggap tak mengikuti putusan Bawaslu.

Kamis, 06 Sep 2018 17:14 WIB

detikNews

KPU Minta MA Prioritaskan Uji Materi Caleg Eks Koruptor

KPU akan mengirimkan surat ke Mahkamah Agung (MA) meminta agar gugatan uji materi PKPU eks koruptor dilarang nyaleg diprioritaskan.

Kamis, 06 Sep 2018 11:19 WIB

detikNews

KPU Rekapitulasi dan Deklarasi Forum Pemutakhiran Data Pemilih

KPU melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat nasional.

Rabu, 05 Sep 2018 10:42 WIB

detikNews

Koalisi Prabowo Siap Sajikan Data 25 Juta Pemilih Ganda ke KPU

Koalisi Prabowo-Sandi siap menyajikan data temuan 25 juta pemilih ganda di hadapan KPU.

Rabu, 05 Sep 2018 07:30 WIB

detikNews

KPU Minta Koalisi Prabowo Beri Data soal 25 Juta Pemilih Ganda

Ketua KPU Arief Budiman meminta agar parpol koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyerahkan data diduga 25 juta pemilih ganda.

Selasa, 04 Sep 2018 19:16 WIB

detikNews

Wiranto Tanggapi Beda Sikap KPU-Bawaslu soal Caleg Eks Koruptor

Pemerintah akhirnya meminta Mahkamah Agung (MA) mempercepat putusan atas gugatan PKPU eks napi korupsi dilarang nyaleg.

Selasa, 04 Sep 2018 18:15 WIB