detikNews

Kasus Suap APBD, Bupati Rokan Hulu Nonaktif Divonis Bebas

Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis bebas kepada Bupati nonaktif Rokan Hulu, Suparman.

Kamis, 23 Feb 2017 17:27 WIB

detikNews

Investor Jepang Kaget Hakim di Indonesia Kok Ada yang Korupsi

Tingginya angka korupsi di Indonesia masih menghantui investor luar negeri, termasuk Jepang. Mereka heran, kok bisa ada hakim RI juga ikut-ikutan korupsi.

Kamis, 23 Feb 2017 12:51 WIB

detikNews

Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun Bui, KPK Pertimbangkan Banding

Mantan Ketua DPD Irman Gusman divonis 4,5 tahun penjara karena terbukti menerima duit suap terkait kuota gula impor.

Senin, 20 Feb 2017 21:36 WIB

detikNews

Kuasa Hukum Penggugat UU Peternakan Siap Penuhi Panggilan KPK

Hermawanto dan para pemohon tidak kenal dan tidak tahu-menahu dengan para pelaku suap.

Kamis, 16 Feb 2017 16:03 WIB

detikNews

KPK Panggil Pemohon JR UU Peternakan Terkait Patrialis Akbar

KPK memanggil sejumlah saksi untuk tersangka Patrialis Akbar. Salah satunya pemohon JR UU Peternakan.

Selasa, 07 Feb 2017 12:45 WIB

detikNews

KPK: Draf Putusan di Kasus Patrialis Sama dengan Aslinya di MK

KPK menyebut draf putusan uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan yang disita dari perantara suap Patrialis sama dengan draf putusan asli di MK.

Jumat, 03 Feb 2017 20:25 WIB

detikNews

Relevansi Perppu MK

MA, DPR, dan Presiden, tiga lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional mengajukan hakim konstitusi, tak boleh semau-muanya lagi merekrut hakim konstitusi.

Rabu, 01 Feb 2017 09:57 WIB

detikNews

KPK: Patrialis dan Kamaludin Bertransaksi di Lapangan Golf

KPK mengatakan tersangka suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, Patrialis Akbar serta Kamaludin, bertemu di lapangan golf Rawamangun.

Senin, 30 Jan 2017 21:31 WIB

detikNews

KPK Periksa 3 Tersangka Kasus Suap Patrialis Akbar

KPK memeriksa 3 tersangka kasus dugaan suap uji materi UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang melibatkan Patrialis Akbar.

Senin, 30 Jan 2017 17:16 WIB

detikNews

(Jangan) Bubarkan Mahkamah Konstitusi

Logiskah kita harus membubarkan MK hanya karena perilaku tercela oknum seperti Patrialis Akbar? Padahal MK telah banyak memberikan perlindungan konstitusional.

Senin, 30 Jan 2017 11:30 WIB