detikNews

Survei SPIN: 8 Parpol Lewati Ambang Batas Masuk DPR, PSI 3,8%

Lembaga survei SPIN juga merilis elektabilitas parpol peserta Pemilu 2024. Survei menunjukkan Partai Gerindra berada di posisi teratas, diikuti oleh PDIP.

Senin, 15 Jan 2024 14:52 WIB

detikFinance

Thailand & Kamboja: Senasib Kena Getok Tarif Trump 36%, tapi Malah Perang

Trump menggetok tarif buat Thailand dan Kamboja masing-masing 36%, dan akan berlaku mulai 1 Agustus 2025. Namun kini Thailand & Kamboja malah perang.

Jumat, 25 Jul 2025 06:36 WIB

detikNews

Peran Advokat di RUU KUHAP

Revisi KUHAP dapat memberikan penegakan hukum yang humanis (legal substance), bersih (legal structure), dan berbudaya (legal culture).

Sabtu, 26 Jul 2025 18:30 WIB

detikFinance

3.000 Lebih Jalan Daerah Diperbaiki Mulai Kuartal III

Pemerintah akan alokasikan Rp 4 triliun untuk perbaikan ribuan jalan rusak. Program ini bertujuan tingkatkan konektivitas dan dukung swasembada pangan.

Jumat, 25 Jul 2025 15:35 WIB

detikNews

PD Setuju Omnibus Law Politik: Jadi Tak Dibahas Sendiri-sendiri

Muncul opsi membahas paket UU (omnibus law) usai Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus presidential threshold (PT) 20%. Demokrat mendukung langkah tersebut.

Selasa, 14 Jan 2025 07:58 WIB

detikNews

Kata Waketum Demokrat Soal Wacana Penghapusan Parliamentery Threshold

Benny menyampaikan tanggapan soal peluang penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentery threshold. Belum ada putusan MK mengenai parliamentery threshold.

Rabu, 22 Jan 2025 00:23 WIB

detikNews

Presiden Jokowi-PM Timor Leste Bahas Perjanjian Batas Negara di Istana

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao di Istana Kepresidenan Bogor.

Jumat, 26 Jan 2024 13:24 WIB

detikEdu

Berapa Nilai Ambang Batas Seleksi PPPK Guru 2023? Ini Ketentuannya

Cek informasi mengenai nilai ambang batas seleksi kompetensi PPPK guru 2023 berikut ini!

Jumat, 17 Nov 2023 12:30 WIB

detikNews

PKS Setuju Wacana Omnibus Usai PT 20% Dihapus: Pintu Reformasi Politik

PKS setuju rencana penggabungan undang-undang (UU) yang berkaitan seperti UU Pemilu dan UU Pilkada usai presidential threshold 20% dihapus MK.

Selasa, 14 Jan 2025 08:30 WIB

detikNews

Doli: Jika Putusan MK Tak Diatur, Lahir Banyak Partai 'Yang Penting Nyapres'

Wakil Ketua Baleg DPR RI menyebut putusan MK perlu diatur. Ia tak ingin partai berbondong-bondong mengajukan capres tanpa adanya aturan.

Minggu, 12 Jan 2025 10:36 WIB