Sejumlah mantan pekerja migran atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bersatu dalam Migrant Institute menyatakan sikap empati atas eksekusi pancung yang terjadi pada Ruyati, TKW asal Bekasi di Arab Saudi.

Polrestabes Bandung tetap melakukan antisipasi keamanan terkait imbas TKI yang dipancung di Arab Saudi. Meski warga Arab yang tinggal di Kota Bandung tidak diperlakukan khusus, polisi tetap memberi perlindungan.

Fraksi Partai Demokrat DPR menilai hukum pancung Ruyati binti Satubi, TKW di Arab Saudi, tak dapat dicegah karena kelalaian Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Sikap itu akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/6) ini. Dipancungnya TKI Ruyati di Arab Saudi membuat DPR RI bersikap resmi tentang perlunya penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke luar negeri. Sikap itu akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/6) ini.Menurut Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPR RI Teguh Juwarno, Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi, Senin (20/6) telah menyepakati hal tersebut di atas. Teguh menambahkan, moratorium pengiriman TKI itu berlaku hingga tercapai berbagai pembenahan dan perbaikian pengiriman TKI keluar negeri. "Termasuk tercapainya MoU antara RI dan negera tujuan TKI dan menjamin pemerintahan setempat melindungi keamanan hak-hak TKI," kata Teguh kepada jurnalparlemen.com, Senin (20/6).Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyatakan, kasus Ruyati ini menjadi keprihatinan mendalam bagi masyarakat indonesia saat ini, sekaligus momentum bagi kita untuk meminta Saudi Arabia memperlakukan TKI kita dengan lebih manusiawi.

Berita Ruyati, TKW Arab Saudi yang mati di tiang gantungan (18/6) adalah pukulan telak Indonesia. Pemerintah gagal memberikan perlindungan bagi warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

DPR menggelar rapat paripurna. Agendanya untuk mengesahkan UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru.

Eksekusi TKW Ruyati yang dianggap Kemenlu terburu-buru dan tidak ada komunikasi dapat menjadi alasan pemerintah untuk membawa kasus tersebut ke Dewan HAM PBB. Kemenlu juga dapat mendesak pemerintah Arab Saudi agar melakukan pembenahan sistem hukum yang berlaku.

Kasus Ruyati, WNI yang dipancung Pemerintah Arab Saudi menambah panjang daftar suram TKI di luar negeri. Pemerintah diminta menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi, sampai sistem dan rekruitmen TKI dievaluasi secara benar.

Eksekusi mati yang diterima Ruyati menjadi sebuah kenyataan pahit. Pemerintah diminta memperbaiki sistem perekrutan supaya eksekusi mati tidak kembali terulang. Pihak swasta perekrut TKI juga diminta membekali calon TKI dengan bahasa dan ketrampilan yang baik.

Tewasnya TKI asal Bekasi yang dihukum pancung di Arab Saudi, Ruyati menunjukkan pemerintah telah gagal melindungi warga negaranya. Para pihak yang terkait, termasuk Menakertrans Muhaimin Iskandar (Cak Imin) harus introspeksi.