detikNews PPP: Masyarakat Berhak Uji Materi UU MD3 yang Disahkan DPR "Kemunduran kualitas kerja legislasi," ucap Waketum PPP Arwani Thomafi soal revisi UU MD3. Senin, 12 Feb 2018 18:50 WIB
detikNews DPR Sahkan Revisi UU MD3, Pengkritik DPR Bisa Dipidana DPR sore ini mengesahkan revisi UU MD3 yang mengandung pasal-pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa dipidana. Senin, 12 Feb 2018 18:45 WIB
detikNews UU MD3 Penuh Pasal Kontroversial, DPR Dianggap Antidemokrasi "Bukan cuma tidak terbuka, tapiĀ antidemokrasi, mereka juga melawan prinsip semua warga negara sama di depan hukum," kata Lucius soal pembahasan RUU MD3. Senin, 12 Feb 2018 18:25 WIB
detikNews RUU MD3 akan Disahkan, PPP Anggap DPR Tabrak Putusan MK "Ini melabrak putusan MK," kata Wasekjen PPP menolak pengesahan RUU MD3. Senin, 12 Feb 2018 17:35 WIB
detikNews RUU MD3 Disahkan, DPR Dapat Tiga Kekuasaan Tambahan DPR menjadi lembaga superbodi yang anti kritik dan kian tak tersentuh hukum. Selama ini hanya KPK yang berani menindak anggota DPR. Senin, 12 Feb 2018 17:15 WIB
detikNews KPK Pelajari RUU MD3 soal Pasal Imunitas Anggota DPR KPKĀ sedang mempelajari revisi UU MD3 menghidupkan kembali hak imunitas anggota DPR. Jumat, 09 Feb 2018 20:34 WIB
detikNews Terkait Hak Imunitas DPR, NasDem Minta Pengesahan RUU MD3 Ditunda Pasal hak imunitas anggota Dewan kembali dihidupkan dalam revisi UU MD3. NasDem pun meminta agar revisi UU MD3 ditunda terlebih dahulu. Jumat, 09 Feb 2018 16:20 WIB
detikNews RUU MD3 Hidupkan Pasal Imunitas Dewan, Polri: Kita Ikut Aturan Polri akan ikut pada perubahan peraturan selama berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk bila ada perubahan dalam UU MD3. Jumat, 09 Feb 2018 15:24 WIB
detikNews RUU MD3 Hidupkan Pasal Imunitas, Bamsoet: Itu Hak Anggota DPR RUU MD3 menghidupkan pasal hak imunitas bagi anggota Dewan. Apa kata Ketua DPR Bambang Soesatyo? Kamis, 08 Feb 2018 21:34 WIB
detikNews Pasal Hak Imunitas DPR Dihidupkan, Fadli: Agar Tak Dikriminalisasi Revisi UU MD3 kembali menghidupkan pasal hak imunitas. Fadli Zon menyebut ini diperlukan agar tidak ada kriminalisasi terhadap anggota DPR. Kamis, 08 Feb 2018 21:15 WIB