Kapolri Jenderal Sigit menegaskan Perpol 10/2025 menindaklanjuti putusan MK. Ia memastikan sudah konsultasi dengan kementerian sebelum menerbitkan Perpol.
Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri atas Imparsial, YLBHI, KontraS, AJI, dan LBH APIK Jakarta menggugat Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.
Calon Hakim MK Inosentius Samsul mendapat peringatan dari DPR untuk tidak menghantam lembaga setelah terpilih. Ia berkomitmen mendukung kualitas produk DPR.
MK mengabulkan sebagian gugatan terkait kuota internet hangus. Kuota internet yang sudah dibeli harus bisa digunakan hingga habis tanpa biaya tambahan apa pun.