detikNews DPR Sesalkan Kenaikan BBM DPR menyesalkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM tanpa persetujuan dewan. Seharusnya pemerintah mendengarkan DPR. Selasa, 01 Mar 2005 16:04 WIB
detikNews FPPP akan Ajukan Interpelasi, Hak Angket dan Perubahan RAPBN Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) DPR akan segera mengajukan hak interpelasi, hak angket dan tak menyetujui RAPBN 2005 Selasa, 01 Mar 2005 12:27 WIB
detikFinance Pemerintah Siap Jawab Hak Angket DPR Soal Kenaikan BBM Pemerintah siap menjawab hak angket yang rencananya diajukan DPR menyusul kebijakan pemerintah untuk tetap menaikkan harga BBM mulai 1 Maret ini. Selasa, 01 Mar 2005 12:02 WIB
detikNews Harga BBM Naik, Usulan Hak Angket di DPR Mulai Digulirkan Pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM. Menanggapi kebijakan pemerintah ini, usulan hak angket akan segera digulirkan. Motornya, Fraksi PAN. Selasa, 01 Mar 2005 10:26 WIB
detikNews BBM Tetap Naik, FPAN Ancam Gunakan Hak Angket FPAN DPR menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM, FPAN akan mengajukan hak angket. Minggu, 27 Feb 2005 16:27 WIB
detikNews FKB DPR Juga Tolak Rencana Kenaikan BBM Setelah FPAN dan FPPP, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak. Jumat, 25 Feb 2005 22:08 WIB
detikNews F-PDIP Sesalkan Inkonsistensi Pengusul Interpelasi F-PDIP menyesalkan inkonsistensi sebagian pengusul interpelasi penarikan surat presiden perihal pergantian panglima TNI. Selasa, 08 Feb 2005 15:57 WIB
detikNews 3 Fraksi Setujui Interpelasi Pergantian Panglima TNI, 7 Tolak Sebanyak tiga fraksi menyetujui penggunaan hak interpelasi atas surat presiden No. R.41/Pres/10/2004, tujuh fraksi lainnya menolak mentah-mentah. Selasa, 08 Feb 2005 12:08 WIB
detikNews Sutiyoso Siap 'Tantang' DPRD Soal Kenaikan Tarif PAM Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso siap memberikan penjelasan kepada anggota DPRD perihal kenaikan tarif PAM sebesar 8,14% sejak awal bulan ini. Kamis, 03 Feb 2005 15:19 WIB
detikNews Kalla: Interpelasi Surat Seswapres Tidak Tepat Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keinginan DPR untuk mengajukan interpelasi surat Sekretaris Wakil Pesiden (seswapres) tidak tepat. Sabtu, 29 Jan 2005 22:33 WIB