Kategori Berita
Daerah
Layanan
detik Network
Yang sedang ramai dicari
  1. Loading...
Promoted
Terakhir yang dicari
    Loading...

Filter

Urut berdasarkan
Tipe artikel
Ini Dia Sikap Final PKS Soal Revisi UU Pemilu

detikNews

Ini Dia Sikap Final PKS Soal Revisi UU Pemilu

PKS telah mengambil sikap final menyangkut pasal krusial dalam revisi UU Pemilu. Antara lain, Parliamentary Threshold (PT) Pemilu 2014 yang dipatok sebesar 4 persen.
Selasa, 14 Feb 2012 13:09 WIB
UU Pemilu Perketat Aturan Kampanye

detikNews

UU Pemilu Perketat Aturan Kampanye

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, M Arwani Thomafi mengungkapkan revisi UU Pemilu akan memperketat aturan kampanye partai politik peserta pemilu 2014. Diharapkan pembahasannya tuntas pada bulan Maret 2012.
Kamis, 02 Feb 2012 12:27 WIB
4 Sikap Final Hanura Soal UU Pemilu

detikNews

4 Sikap Final Hanura Soal UU Pemilu

Partai Hanura mengambil sikap akhir terkait revisi UU Pemilu yakni masih tetap bertahan dengan angka PT 2,5 persen. Kalaupun ada kenaikan, Hanura siap dengan angka PT 3 persen.
Selasa, 31 Jan 2012 17:21 WIB
7 Sikap Final Demokrat Soal UU Pemilu

detikNews

7 Sikap Final Demokrat Soal UU Pemilu

Partai Demokrat (PD) mengambil sikap final menyangkut revisi UU Pemilu. Salah satunya kembali menegaskan bahwa Parliamentary Threshold Pemilu 2014 sebesar 4 persen.
Selasa, 31 Jan 2012 12:39 WIB
Parpol Cerdas Harus Tolak Eks Koruptor Jadi Caleg

detikNews

Parpol Cerdas Harus Tolak Eks Koruptor Jadi Caleg

Partai politik harus selektif menerima calon legislatif untuk Pemilu 2014 nanti. Meski MK sudah memutus mantan narapidana bisa mencalonkan diri, sebaiknya parpol menolak caleg eks koruptor.
Selasa, 31 Jan 2012 09:22 WIB
Panja RUU Pemilu Belum Tetapkan Hari-H Pemilu 2014

detikNews

Panja RUU Pemilu Belum Tetapkan Hari-H Pemilu 2014

Seperti sebelum-sebelumnya, Pemilu 2014 juga akan dilaksanakan pada bulan April. Tapi belum ada ketetapan tanggal hari-H pelaksaan pemungutan suara untuk memilih calon anggota DPR, DPRD I, DPRD II dan DPD oleh Pansus revisi UU Pemilu.
Senin, 30 Jan 2012 12:39 WIB
Todung Usul Eks Koruptor Boleh Nyaleg Setelah Vakum 10 Tahun

detikNews

Todung Usul Eks Koruptor Boleh Nyaleg Setelah Vakum 10 Tahun

Bekas narapidana korupsi dinilai tidak pantas mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Namun, di sisi lain hak politik (perdata) seseorang untuk dipilih tidak boleh dihapus setelah menjalani hukuman.
Senin, 30 Jan 2012 09:05 WIB