detikNews

Revisi UU Pilpres, Presiden dan Wapres Harus Lepas Jabatan Parpol

Sekjen PPP M Romahurmuziy mengusulkan agar dalam revisi UU Pilpres dilakukan sejumlah perubahan besar. Seperti Presiden dan Wapres tak boleh memegang jabatan apapun di parpol.

Rabu, 23 Mei 2012 14:14 WIB

detikNews

Reformasi Indonesia Harus Dimulai dari Partai Politik

14 Tahun berlalu, reformasi seolah tak mengubah banyak wajah Indonesia. Salah satu kunci yang dilupakan di era reformasi yakni peran partai politik. 

Senin, 21 Mei 2012 10:19 WIB

detikNews

Budiman: RUU Pemda Ancam Kepala Daerah yang Kritis

Pemerintah dan Komisi II DPR dalam masa persidangan tahun ini intensif membahas RUU Pemda yang merupakan revisi dari UU 32 Tahun 2004. Namun, sejumlah anggota DPR khawatir, revisi UU tersebut berpeluang menjadi alat menekan kepala daerah.

Minggu, 20 Mei 2012 11:13 WIB

detikNews

Golkar: Presidential Threshold Tak Perlu Dikurangi

Partai Golkar menolak revisi UU Pilpres dengan mengurangi presidential threshold (PT) yang sudah diatur sebelumnya sebesar 20 persen hasil Pemilu Legislatif (Pileg).

Selasa, 15 Mei 2012 16:58 WIB

detikNews

PAN Sepakat Presidential Threshold Dihapus

Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Diharapkan UU Pilpres tak lagi mengatur Presidential Threshold (PT) sebagai ambang batas pengusulan capres.

Selasa, 15 Mei 2012 14:23 WIB

detikNews

Golkar: Aneh Kalau Ada Partai Minta PT Turun dari 20 %

Partai Golkar menolak usulan parpol menengah di DPR yang meminta presidential treshold (PT) diturunkan dalam revisi UU 42/2008 tentang Pilpres. Dalam UU Pilpres, parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu Legislatif.

Senin, 14 Mei 2012 17:39 WIB

detikNews

Mendagri akan Kuatkan Sanksi Bagi Pemda Mbalelo

Untuk menertibkan tata kelola pemerintahan, Mendagri Gamawan Fauzi menilai mekanisme pemberian sanksi dan penghargaan perlu ditegaskan lagi.

Rabu, 09 Mei 2012 18:41 WIB

detikNews

Besok NasDem Daftarkan Gugatan UU Pemilu ke MK

NasDem keberatan dengan salah satu aturan dalam UU Pemilu yang meloloskan partai di DPR secara otomatis sebagai peserta Pemilu 2014.

Rabu, 18 Apr 2012 16:49 WIB

detikNews

UU Pemilu yang Baru Disahkan DPR Dinilai Sumir Soal Penegakan Hukum

Revisi UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum akhirnya disahkan DPR . UU pemilu tersebut menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu 2014 akan datang. Meski telah melalui proses panjang hingga disahkan, UU itu dinilai masih sumir.

Minggu, 15 Apr 2012 15:41 WIB

detikNews

Mendagri: Gugatan UU Pemilu Tak Ganggu Persiapan Pemilu & Pilpres 2014

Mendagri Gamawan Fauzi memastikan gugatan judicial review terhadap UU Pemilu tidak mengganggu jadwal Pemilu maupun Pilpres 2014. Proses hukum di MK juga tidak menunda pelaksanaan tahap persiapan yang sudah ditetapkan.

Jumat, 13 Apr 2012 17:46 WIB