detikNews

Poros Muda Golkar Protes Setoran Caketum Rp 1 M

Poros Muda Golkar tak setuju caketum wajib setor Rp 1 miliar.

Kamis, 28 Apr 2016 17:12 WIB

detikFinance

Ini Pandangan KPK dan Polri Tentang Tax Amnesty

Setelah para pakar dan pengusaha, kali ini DPR mengundang KPK dan Polri memberi pandangan tentang RUU Tax Amnesty.

Selasa, 26 Apr 2016 18:25 WIB

detikNews

Rapat di DPR, KPK Dukung RUU Tax Amnesty Jika Tak Multitafsir

Pimpinan KPK Laode M Syarif menyebut pihaknya akan mendukung tax amnesty bila tak multitafsir. Lalu, apa lagi syarat yang diajukan?

Selasa, 26 Apr 2016 16:31 WIB

detikNews

Anggota DPR Dorong AKP Ichwan Dipidana Mati Jika Terlibat Sindikat Narkoba

Ketua Gerakan Anti Narkoba (GRANAT) Henry Yosodiningrat meminta agar Ichwan mendapat hukuman berat

Senin, 25 Apr 2016 08:58 WIB

detikNews

KSP Sudah Bahas Panama Papers dengan Kapolri dan KPK, Apa Hasilnya?

KSP telah menggelar rapat soal Panama Papers dengan Kapolri dan KPK. Lalu, apa hasilnya?

Rabu, 20 Apr 2016 10:40 WIB

detikNews

Panitia Munaslub Minta Caketum Setor Duit, Wasekjen Golkar: Tidak Lazim!

Permintaan panitia Munaslub Golkar agar calon ketum menyetor sejumlah uang diprotes para kader. Permintaan itu disebut sangat tidak lazim.

Kamis, 14 Apr 2016 10:34 WIB

detikFinance

Bank Wajib Lapor Data Kartu Kredit ke Ditjen Pajak, Apa Kata Bankir?

Beban administrasi perbankan saat ini cukup banyak, karena harus melaporkan data-data ke OJK, BI, dan PPATK.

Senin, 04 Apr 2016 08:00 WIB

detikNews

Busyro Dorong Presiden Bentuk Tim Independen untuk Evaluasi Kinerja Densus

Tak hanya itu, Busyro berharap Jokowi memerintahkan BPK, BPKP, PPATK untuk mengaudit dari mana asal dana operasional BNPT dan Densus 88.

Rabu, 30 Mar 2016 19:20 WIB

detikNews

PAN Dukung Seruan Muhammadiyah Soal Evaluasi Terhadap Densus 88

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung seruan Muhammadiyah agar ada evaluasi dan audit terhadap Densus 88.

Rabu, 30 Mar 2016 17:29 WIB

detikNews

Ini Respons Jubir Presiden Soal Rencana DPR Bangun Gedung Rp 570 M

Pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung baru tahun ini. Saat bersamaan DPR bermaksud membangun gedung senilai Rp 570 miliar.

Kamis, 24 Mar 2016 13:11 WIB