detikFinance

Departemen dan Lembaga Diminta Tak Mark Up Harga Proyek

Meneg PPN Sri Mulyani Indrawati meminta kepada departemen atau lembaga yang memanfaatkan kredit ekspor tidak me-mark up harga proyek.

Selasa, 22 Mar 2005 13:11 WIB

detikFinance

Secondary Offering BNI Harus Dilakukan Setelah Merger

BNI lebih baik melaksanakan secondary offering atau penawaran saham kedua setelah dilakukannya rencana merger BTN.

Sabtu, 19 Mar 2005 21:42 WIB

detikNews

Depdagri, Dikritisi dan Dicurigai

Depdagri punya peran besar dalam pilkada. Desk bisa mengambil wewenang institusi pengyelenggara pilkada di daerah. Karena itu harus dikritisi dan dicurigai.

Sabtu, 12 Mar 2005 11:56 WIB

detikNews

Pilkada Juni 2005 Butuh Rp 1,3T

Pelaksanaan pilkada langsung di 226 provinsi dan kabupaten/kota pada Juni 2005 diperkirakan membutuhkan dana Rp 1,3 triliun.

Kamis, 17 Feb 2005 17:40 WIB

detikFinance

PP No 3/2005 Sempurnakan PP No 10/1989

Pada tanggal 17 Jaunari 2005 presiden telah menandatangani PP No 3 tahun 2005 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik.

Selasa, 18 Jan 2005 16:20 WIB

detikNews

PWI Diminta Tidak Memaksakan Diri Gelar Porwanas

Penolakan terhadap acara Porwanas terus menggelinding di Riau. Tokoh masyarakat juga meminta PWI untuk tidak memaksakan kehendaknya menggelar acara itu.

Kamis, 13 Jan 2005 17:20 WIB

detikFinance

DPR Desak Pemerintah Review Anggaran Kesehatan APBN 2005

DPR mendesak anggaran kesehatan APBN 2005 direview agar pemerintah segera bisa membangun kembali infrastruktur dan pelayanan daerah terkena dampak tsunami.

Jumat, 07 Jan 2005 13:18 WIB

detikNews

Bantuan Dana Porwanas Bukti Penyalahgunaan Uang Negara

Bantuan dana dari Pemprov Riau untuk Porwanas terus disorot. Bantuan Rp 6 miliar itu, dinilai salah satu bukti penyalahgunaan uang negara.

Jumat, 07 Jan 2005 06:52 WIB

detikNews

Pemeritah akan Kucurkan Dana Pilkada Daerah Tak Mampu

Pemerintah akan memberikan bantuan dana pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung kepada daerah-daerah yang tidak mampu. Dana diambil dari APBN.

Kamis, 23 Des 2004 10:47 WIB

detikNews

Pemprov Sulsel Ajukan Judicial Review ke MK terkait Provinsi Sulbar

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memohonkan judicial review aturan dalam pasal 15 UU 26/2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat.

Kamis, 16 Des 2004 15:57 WIB