detikNews

Ketum PAN : UU Pilpres Nggak Perlu Diperdebatkan

"Nggak perlu diperdebatkan. Kalau undang-undangnya sudah bagus jangan diubah," kata Ketum DPP PAN, Hatta Rajasa.

Sabtu, 15 Sep 2012 12:48 WIB

detikNews

Pramono Prediksi Anggota DPR Pembolos akan Bertambah Jelang Pemilu 2014

Memasuki masa sidang DPR, banyak anggota DPR yang tidak hadir dalam beberapa kali sidang paripurna maupun komisi. Pramono Anung menilai, ketidakhadiran itu karena banyak anggota DPR yang temui konstituen jelang Pemilu 2014.

Selasa, 04 Sep 2012 14:13 WIB

detikNews

Presiden, Gubernur, dan Bupati Tak Boleh Berparpol

Larangan berpolitik bagi gubernur dan wakil kubernur DI Yogyakarta adalah kebijakan visioner di RUU Keistimewaan Yogyakarta. Ini harus dijadikan dasar agar semua pejabat publik tidak boleh menjabat apapun di parpol.

Selasa, 28 Agu 2012 12:52 WIB

detikNews

Meski Tak Efektif, SBY Pertahankan Koalisi Sampai 2014

Bangunan koalisi pemerintahan dalam Setgab koalisi dipandang tak efektif lagi. Namun Presiden SBY dinilai akan mempertahankan bangunan koalisi yang rapuh sampai 2014.

Selasa, 07 Agu 2012 08:54 WIB

detikNews

Pramono: Mekanisme Banggar Harus Diubah Dalam Revisi UU MD3

Mekanisme pembahasan anggaran di Banggar yang tidak rapi telah menyeret banyak anggota DPR ke KPK. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong pembahasan anggaran di Banggar diubah mekanismenya melalui revisi UU MD3.

Senin, 30 Jul 2012 11:35 WIB

detikNews

Revisi UU Pilpres, Jangan Lagi ada Politik Balas Budi

DPR akan membahas revisi UU Pilpres pada masa sidang mendatang. UU Pilpres harus mengatur klausul baru agar tak lagi ada politik balas budi setelah presiden terpilih kelak.

Senin, 30 Jul 2012 08:38 WIB

detikNews

5 Nama Ini Dielu-elukan Bakal Kandidat Capres 2014

Pemilu 2014 tak sampai dua tahun lagi digelar. Sejumlah kandidat capres mulai didorong oleh sejumlah parpol dan juga kelompok untuk maju di Pilpres. Siapa saja mereka?

Sabtu, 07 Jul 2012 08:38 WIB

detikNews

Harus Ada Batas Waktu untuk Penyelesaian Sengketa Pilkada

Ketidakpastian hukum timbul akibat putusan MA soal Pilkada Depok, tak perlu terjadi jika ada kejelasan penyelesaian sengketa. Dibutuhkan batasan waktu atas penyelesaian sengketa tersebut.

Jumat, 29 Jun 2012 07:07 WIB

detikNews

Bersama PKS, Golkar Tolak UU Pilpres Atur Setgab Koalisi

Partai Golkar dan PKS memang tak ingin terikat komitmen Setgab. Sama dengan PKS, Golkar menolak UU Pilpres mengatur hak dan kewajiban anggota Setgab.

Selasa, 05 Jun 2012 16:10 WIB

detikNews

PKS Tolak UU Pilpres Atur Setgab Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau geraknya dibatasi. PKS menolak dalam UU Pilpres diatur pasal mengenai aturan hak dan kewajiban anggota Setgab koalisi.

Selasa, 05 Jun 2012 11:15 WIB