detikNews

5 Nama Ini Dielu-elukan Bakal Kandidat Capres 2014

Pemilu 2014 tak sampai dua tahun lagi digelar. Sejumlah kandidat capres mulai didorong oleh sejumlah parpol dan juga kelompok untuk maju di Pilpres. Siapa saja mereka?

Sabtu, 07 Jul 2012 08:38 WIB

detikNews

Harus Ada Batas Waktu untuk Penyelesaian Sengketa Pilkada

Ketidakpastian hukum timbul akibat putusan MA soal Pilkada Depok, tak perlu terjadi jika ada kejelasan penyelesaian sengketa. Dibutuhkan batasan waktu atas penyelesaian sengketa tersebut.

Jumat, 29 Jun 2012 07:07 WIB

detikNews

Bersama PKS, Golkar Tolak UU Pilpres Atur Setgab Koalisi

Partai Golkar dan PKS memang tak ingin terikat komitmen Setgab. Sama dengan PKS, Golkar menolak UU Pilpres mengatur hak dan kewajiban anggota Setgab.

Selasa, 05 Jun 2012 16:10 WIB

detikNews

PKS Tolak UU Pilpres Atur Setgab Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau geraknya dibatasi. PKS menolak dalam UU Pilpres diatur pasal mengenai aturan hak dan kewajiban anggota Setgab koalisi.

Selasa, 05 Jun 2012 11:15 WIB

detikNews

Revisi UU Pilpres, Presiden dan Wapres Harus Lepas Jabatan Parpol

Sekjen PPP M Romahurmuziy mengusulkan agar dalam revisi UU Pilpres dilakukan sejumlah perubahan besar. Seperti Presiden dan Wapres tak boleh memegang jabatan apapun di parpol.

Rabu, 23 Mei 2012 14:14 WIB

detikNews

Reformasi Indonesia Harus Dimulai dari Partai Politik

14 Tahun berlalu, reformasi seolah tak mengubah banyak wajah Indonesia. Salah satu kunci yang dilupakan di era reformasi yakni peran partai politik. 

Senin, 21 Mei 2012 10:19 WIB

detikNews

Budiman: RUU Pemda Ancam Kepala Daerah yang Kritis

Pemerintah dan Komisi II DPR dalam masa persidangan tahun ini intensif membahas RUU Pemda yang merupakan revisi dari UU 32 Tahun 2004. Namun, sejumlah anggota DPR khawatir, revisi UU tersebut berpeluang menjadi alat menekan kepala daerah.

Minggu, 20 Mei 2012 11:13 WIB

detikNews

Golkar: Presidential Threshold Tak Perlu Dikurangi

Partai Golkar menolak revisi UU Pilpres dengan mengurangi presidential threshold (PT) yang sudah diatur sebelumnya sebesar 20 persen hasil Pemilu Legislatif (Pileg).

Selasa, 15 Mei 2012 16:58 WIB

detikNews

PAN Sepakat Presidential Threshold Dihapus

Partai Amanat Nasional (PAN) mendorong revisi UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pilpres. Diharapkan UU Pilpres tak lagi mengatur Presidential Threshold (PT) sebagai ambang batas pengusulan capres.

Selasa, 15 Mei 2012 14:23 WIB

detikNews

Golkar: Aneh Kalau Ada Partai Minta PT Turun dari 20 %

Partai Golkar menolak usulan parpol menengah di DPR yang meminta presidential treshold (PT) diturunkan dalam revisi UU 42/2008 tentang Pilpres. Dalam UU Pilpres, parpol yang mengajukan capres harus memenuhi syarat 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional di Pemilu Legislatif.

Senin, 14 Mei 2012 17:39 WIB