Pembahasan awal revisi UU Pilpres di Baleg DPR sangat alot terkait ambang batas pengajuan capres alias Presidential Threshold (PT). Sebab, hampir semua partai tengah berambisi memunculkan pasangan capres.
Menjelang revisi UU Pilpres sejumlah fraksi di DPR berbeda pandangan. Sejumlah fraksi mendukung revisi UU Pilpers, beberapa menolak. Perdebatan mengerucut pada Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pengajuan capres.
Fraksi Partai Demokrat menjadi salah satu fraksi di DPR yang menolak usulan revisi UU Pilpres. FPD memandang usulan revisi harus untuk kepentingan negara bukan kelompok tertentu.
Nama Hidayat Nurwahid masuk dalam kandidat capres Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Hidayat belum ingin banyak bicara, karena PKS masih harus melewati prahara kasus impor daging sapi yang melibatkan Luthfi Hasan Ishaaq.
Syarat pencapresan presidential threshold (PT) yang diatur dalam Undang-undang (UU) Pilpres disebut cukup tinggi. Dengan syarat tersebut, dikhawatirkan tak banyak muncul tokoh alternatif sebagai capres.