detikNews

Perlunya Menunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

Di tengah masa pandemi, DPR melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja yang bermasalah. Publik akan sulit mengawalnya.

Senin, 20 Apr 2020 13:00 WIB

detikNews

SMSI Dukung Dewan Pers Tolak Pembahasan RKUHP Dilanjutkan Saat Corona

"Sikap SMSI jelas, mendukung apa yang disampaikan Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh yang berorientasi pada kemerdekaan pers," kata Ketum SMSI.

Senin, 20 Apr 2020 12:38 WIB

detikNews

Presiden Diminta Tarik Omnibus Law RUU Ciptaker di DPR

"Jika DPR masih ngotot tidak mau menunda pembahasan RUU Cipta Kerja, maka Presiden-lah yang dapat menghentikan pembahasan ini," kata Bayu Dwi.

Senin, 20 Apr 2020 12:35 WIB

detikNews

Surat Terbuka BEM SI: Minta Jokowi Larang Mudik hingga Kritik Pembebasan Napi

Mereka menyampaikan tuntutan pelarangan mudik, kritik terhadap PSBB, hingga kritik terhadap kebijakan pembebasan narapidana oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Senin, 20 Apr 2020 12:05 WIB

detikNews

Saling Ngotot Soal Omnibus Law

Seharusnya situasi saat ini dipakai untuk memikirkan rancang ulang strategi pembangunan kita.

Senin, 20 Apr 2020 11:28 WIB

detikFinance

Pembahasan RUU Cipta Kerja Digenjot, Kemudahan Investasi Disorot

Pembahasan terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus digenjot.

Jumat, 17 Apr 2020 17:35 WIB

detikFinance

Seberapa Penting Pembahasan RUU Cipta Kerja di Tengah Corona?

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus berlanjut di tengah pandemi virus Corona. Seberapa penting pembahasannya?

Jumat, 17 Apr 2020 16:33 WIB

detikFinance

Pemerintah Genjot Pembahasan RUU Cipta Kerja, Masyarakat Dukung?

Pemerintah masih membahas Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Masyarakat dukung?

Jumat, 17 Apr 2020 15:26 WIB

detikNews

Dewan Pers Tolak RKUHP Dilanjutkan Saat Corona: Ancam Kemerdekaan Pers

"Menolak pembahasan RUU KUHP terkait dengan pasal-pasal yang dapat mempengaruhi kemerdekaan pers," tegas Dewan Pers.

Jumat, 17 Apr 2020 13:39 WIB

detikNews

Gugatan Atas Perppu Corona yang Terus Berdatangan

Tak lama setelah Perppu Corona diteken Presiden Jokowi, meluncurlah guguatan-gugatan terhadap Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Begini masalahnya.

Jumat, 17 Apr 2020 07:37 WIB