detikNews

Ical Sepakat Pasal Penghinaan Presiden Tak Dihidupkan Lagi

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menilai pasal penghinaan presiden tak perlu dihidupkan kembali. Ical yang kini populer dengan panggilan ARB ini menegaskan, MK sudah menghapus pasal tersebut. 

Jumat, 05 Apr 2013 17:38 WIB

Harian Detik

Akil: Pasal Penghinaan Presiden Melanggar Konstitusi

"Itu sebenarnya sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, seharusnya tidak boleh hidup lagi di peraturan perundang-undangan,” dia menegaskan. 

Jumat, 05 Apr 2013 17:00 WIB

detikNews

Ketua MK: Pasal Penghinaan Presiden Dihidupkan Lagi Langgar Konstitusi

Pemerintah dalam RUU KUHP menyodorkan pasal penghinaan presiden ke DPR. Padahal MK membatalkan pasal tersebut yang ada di KUHP pada tahun 2006 lalu. Apa kata Ketua MK?

Jumat, 05 Apr 2013 11:07 WIB

detikNews

Akademisi pun Terbelah Soal Pasal Penghinaan Presiden

Polemik delik penghinaan presiden kembali mencuat saat tertuang dalam Pasal 265 RUU KUHP. Meski MK menilai pasal tersebut inkonstitusional tetapi perumus RUU masih merasa perlu ada pasal itu.

Jumat, 05 Apr 2013 08:13 WIB

detikNews

DPR Pertimbangkan Putusan MK Cabut Pasal Penghinaan Presiden

"Ini kan masih pembahasan, yang jelas amar putusan MK jadi salah satu pertimbangan kita. Tapi bukan satu-satunya. Kita timbang-timbang RUU KUHP pemerintah yang diserahkan DPR," kata Waka DPR, Priyo Budi Santoso.

Kamis, 04 Apr 2013 19:45 WIB

detikNews

Pro Kontra RUU KUHP, Menkum HAM Dukung Penghina Presiden Dipidana

Menkum HAM Amir Syamsuddin tegas mendukung pasal penghina presiden dipidana. Sikap Amir berbeda dengan Menkum HAM era Hamid Awaluddin yang akan men-drop pasal itu.

Kamis, 04 Apr 2013 16:59 WIB

detikNews

Tolak RUU Ormas, Puluhan Ormas Keagamaan Gelar Demo Besok

Puluhan ormas yang tergabung dalam Koalisi Akbar Masyarakat Sipil Indonesia menolak RUU Ormas. Mereka akan melakukan aksi damai di depan gedung DPR.

Kamis, 04 Apr 2013 16:13 WIB

detikNews

Romli: Pasal Penghinaan ke Presiden Bisa Berbahaya Bagi Demokrasi

Rancangan KUHP memuat pasal penghinaan ke presiden dengan ancaman 5 tahun penjara. Padahal Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus pasal tersebut dalam KUHP.

Rabu, 03 Apr 2013 18:29 WIB

detikNews

Kebut RUU Pilkada, Ini Hal Krusial yang DPR Bahas

Pimpinan DPR bersama pimpinan Komisi II dan fraksi kembali mengadakan rapat membahas perkembangan RUU Pilkada. Ada sejumlah bahasan terkait pemilihan kepala daerah yang sangat krusial dan akan diubah dalam RUU Pilkada tersebut.

Rabu, 03 Apr 2013 18:19 WIB

detikNews

Penghina Presiden Diancam 5 Tahun Bui dalam RUU KUHP Tidak Tepat

MK membatalkan pasal penghinaan kepada presiden di KUHP 2006 silam. Namun pemerintah dalam RUU KUHP yang disodorkan ke DPR kembali menghidupkan kembali pasal tersebut.

Rabu, 03 Apr 2013 17:24 WIB