detiksearch

detikcom

Kategori Berita

Daerah

Layanan

detik Network

Urut berdasarkan

Tipe artikel

Kanal

Waktu

detikNews

Lahan Bekas Longsor di Sumedang Tak Layak Huni, Anggota DPR Usul Warga Direlokasi

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb Ace Hasan Syadzily meminta Pemkab Sumedang mengosongkan lahan bekas longsor. Warga semua direlokasi.

Jumat, 15 Jan 2021 23:16 WIB

detikNews

Golkar Apresiasi Buruh & Mahasiswa yang Demo UU Ciptaker dengan Damai

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menambahkan pihaknya mengapresiasi para mahasiswa dan buruh yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai.

Jumat, 09 Okt 2020 15:34 WIB

detikNews

Alhamdulillah! Pemerintah Buka 2 Ribu Kuota Haji Khusus Lansia Tahun Ini

Pemerintah menyediakan kuota haji khusus lansia untuk tahun 2020. Hal ini sebagai upaya memotong masa tunggu bagi jamaah yang berusia lanjut.

Rabu, 05 Feb 2020 17:42 WIB

detikNews

Pimpinan Komisi VIII Minta Pemerintah Tunda Haji 2021

Arab Saudi belum mengizinkan penerbangan dari RI jelang ibadah haji 2021. Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah realistis.

Rabu, 02 Jun 2021 13:20 WIB

detikNews

Pengurus Gereja di Kepri Dipolisikan, Komisi VIII DPR: Musyawarah Lebih Baik

Pengurus Gereja Katolik Paroki Santo Joseph di Karimun, Kepri, Romeskus Purba, dilaporkan ke polisi. Komisi VIII DPR minta depankan pendekatan musyawarah.

Selasa, 18 Feb 2020 07:50 WIB

detikNews

Pimpinan Komisi VIII Tolak Wacana Pemerintah Atur Teks Khotbah Jumat

Menurut Ace wacana itu tak perlu dilakukan. Dia mengingatkan agar kemampuan masyarakat memilih khatib salat Jumat tak perlu diragukan.

Rabu, 22 Jan 2020 07:34 WIB

detikNews

Anies Posting Sembako 'Dibiayai APDB DKI', Golkar: Semua Tahu Dananya dari Mana

"Saya kira semua juga tahu bahwa bantuan sosial itu ada yang berasal dari APBN dan ada yang berasal dari APBD," kata Ace.

Rabu, 20 Mei 2020 09:19 WIB

detikNews

Setuju Ambang Batas DPR 7%, Golkar Dorong Penyederhanaan Parpol

Partai Golkar setuju dengan kenaikan parliamentary threshold menjadi 7 persen. Kenaikan PT dinilai bisa menyederhanakan partai politik di sistem presidensial.

Jumat, 12 Jun 2020 10:13 WIB