detikFinance

Pemerintah Terbitkan Surat Utang 'Anti Asing', Kuponnya 6,8%

Pemerintah kembali mengeluarkan obligasi negara ritel dengan seri ORI016. Obligasi bertema Young & Restless ini ditawarkan dengan kupon 6,8% per tahun.

Rabu, 02 Okt 2019 11:55 WIB

detikFinance

Permudah Masyarakat Investasi, Kemenkeu Terbitkan ORI Online

Dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,8% per tahun sampai dengan jatuh tempo pada 15 Oktober 2022, ORI016 dinilai sangat menguntungkan.

Rabu, 02 Okt 2019 11:27 WIB

detikFinance

Mau Investasi Jangka Pendek? Coba di Surat Berharga Komersial

Surat Berharga Komersial (SBK) menjadi salah satu alternatif instrumen untuk sumber pendanaan jangka pendek non perbankan.

Rabu, 25 Sep 2019 16:23 WIB

detikFinance

Utang Pemerintah Bertambah Rp 317 Triliun dalam Setahun

Total utang pemerintah sejak Agustus 2018 bertambah sebesar Rp 317 triliun, dari Rp 4.363,19 triliun menjadi Rp 4.680,19 triliun di Agustus 2019.

Selasa, 24 Sep 2019 19:53 WIB

detikFinance

Utang Pemerintah Naik Jadi Rp 4.680 Triliun

Total utang pemerintah per Agustus 2019 tercatat sebesar Rp 4.680,19 triliun.

Selasa, 24 Sep 2019 19:06 WIB

detikFinance

Sampai 19 September, Modal Asing Masuk RI Rp 189 T

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk per 19 September 2019 sebesar Rp 189,9 triliun.

Jumat, 20 Sep 2019 15:43 WIB

detikFinance

Naik 10%, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 5.534 T

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri Indonesia Juli 2019 sebesar US$ 395,3 miliar atau tumbuh 10,3% (yoy).

Senin, 16 Sep 2019 11:03 WIB

detikNews

Kebijakan Responsif Gender di Kemenkeu

Kementerian Keuangan merupakan salah satu kementerian penggerak dalam penerapan strategi pengarusutamaan gender nasional.

Kamis, 12 Sep 2019 13:04 WIB

detikFinance

Mau Belajar Jurus Kelola Uang Ala CEO? Baca di Sini

Chief Excecutive Officer (CEO) sebuah perusahaan pasti memiliki banyak uang. Namun, belum tentu mahir dalam mengelola keuangannya.

Sabtu, 07 Sep 2019 20:35 WIB

detikFinance

Hore! Sri Mulyani Mau Turunkan Denda Pajak

Pemerintah akan mengatur ulang sanksi pajak dalam Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.

Kamis, 05 Sep 2019 19:07 WIB