Pakar kebijakan publik UGM setuju dengan rencana Presiden Jokowi merampingkan 18 lembaga. Selain menghemat belanja negara, struktur kabinet juga dinilai gemuk.
Komisi VIII DPR menyetujui transfer BPIH Rp 7,1 miliar dari BPKH. Selain itu, disetujui tambahan anggaran untuk kegiatan operasional pesantren dan madrasah.