Opsi pertama PT sebesar 3 persen, dan opsi kedua PT sebesar 2,5-5 persen. Draf perubahan atas Undang-undang 10/2008 tentang Pemilu, akan dilaporkan pada rapat paripurna DPR besok (19/7). Meskipun, tidak memiliki memiliki kebulatan sikap antar fraksi, dalam pengambilan keputsan untuk menjadi draf usul inisiatif DPR tidak dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (voting)."Jadi setelah kita berdebat lobi dengan hebat dengan seluruh pimpinan fraksi-fraksi dan DPR serta pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan berbagai pertimbangan yang ada kita bersepakat draf yang ada di Baleg akan dibacakan di paripurna termasuk ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT)," ujar Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso seusai rapat konsultasi antara pimpinan DPR, pimpinan Frkasi dan pimpinan Baleg, di ruang rapat pimpinan lantai 3 Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (18/7).Berdasarkan pembahasan terkahir di rapat pleno Baleg, ada dua opsi untuk PT. Opsi pertama adalah ambang batas ditulis sebesar 3 persen ditambahkan dua catatan yaitu angka 3 persen itu bukan angka kesepakatan politik di Baleg.Opsi kedua adalah ambang batas ditulis sebesar sekurangnya 2,5 persen hingga 5 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Opsi ini juga mencantumkan dua catatan serupa yang ada pada opsi pertama.Menurut Priyo, alasan tidak dipaksakan satu opsi PT untuk satu kebulatan sikap, karena untuk menghemat energi politik. Tetapi, kebulatan itu baru diputuskan ketika pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR."Jadi kita menunggu draf ini disandingkan dengan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) nya pemerintah karena penting nanti angka yang disodorkan oleh Presiden, ini menjadi penting untuk membandingkan ini. Di sanalah nanti kita ambil solusi, tapi kalau ternyata menemui jalan buntu voting adalah mekanisme yang sah untuk dilakukan dalam pengambilan keputusan," tukasnya.Hal ini juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Teguh Juwarno seusai rapat konsultasi. Menurutnya hasil pembahasan ini akan disosialisasikan kepada seluruh anggota di fraksi masing-masing. "Draf Baleg terakhir tidak perlu diperdebatkan lagi pada paripurna," pungkasnya.

"Kita tetap berharap PT bisa 5 persen. Kita siap voting dalam paripurna besok," ujar Wakil Ketua Fraksi Golkar, Ibnu Munzir.

Fraksi PDIP tetap menginginkan angka parliamentary threshold sebesar 5 persen. Adapun mengenai jumlah kursi per daerah pemilihan dan mekanisme pembagian sisa suara, fraksi oposisi ini siap berdiskusi dengan fraksi lain.

Menjelang rapat paripurna DPR untuk pengambilan keputusan draf perubahan UU Pemilu, Sekretariat Gabungan Partai Koalisi menggelar rapat. Agenda utamanya nilai parliamentery threshold. 

PAN dan PPP berencana mengevaluasi keberadaan mereka di Setgab Partai Koalisi. Mereka menilai Setgab telah abai dengan aspirasi tentang parliamentary threshold.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menuding Partai Golkar mempunyai strategi khusus terkait perubahan UU Pemilu. Partai Golkar dituding ingin membunuh partai-partai kecil dan menengah.

Partai Bulan Bintang (PBB) yakin akan ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2014 mendatang. PBB akan berusaha meraup banyak suara dan mampu melampaui ambang batas PT 5 persen dalam Pemilu mendatang.

Partai Demokrat memilih angka itu karena dianggap bisa mendukung penguatan sistem demokrasi presidensial. Partai yang mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) di bawah 4 persen perlu memahami mengenai upaya menuju sistem demokrasi pemerintahan presidensial. Oleh karena itu, usulan kenaikan PT dari Fraksi Partai Demokrat menjadi 4 persen jangan dipandang negatif."Partai Demokrat tentu akan memilih angka yang bisa mendukung penguatan sistem demokrasi presidensial," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Benny Kabur Harman sesuai mengisi acara talk show di ruang wartawan DPD, Kompleks Parlemen Jakarta, Jumat (15/7).Benny tak terlalu menanggapi serius partai-partai kecil yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi yang mengancam untuk keluar dari Setgab bila tak menurunkan angka PT. Ia menyebut Setgab bukan untuk kepentingan partai-partai."Oleh karena itu kami mengharapkan semua partai politik memiliki sense politik," tukasnya.

Ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) masih menjadi perdebatan panas di DPR. PD memastikan angka PT akan dibahas di Setgab dan dijamin tak akan ada perpecahan.

Pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi berencana menggelar rapat konsultasi mengenai draf perubahan RUU Pemilu, Senin 18 Juli mendatang. Parliamentary Threshold dipastikan akan menjadi topik hangat dalam rapat itu.