detikNews

Massa Aksi Tolak RUU TNI Bertambah, Jl Gatsu Depan DPR Tak Bisa Dilintasi

Akses Jalan Gatot Subroto depan gedung DPR RI pun tidak dapat dilintasi kendaraan.

Kamis, 27 Mar 2025 17:27 WIB

detikFinance

Basuki Mau Kasih Lahan Gratis di IKN ke Negara Sahabat

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono usulkan lahan gratis untuk kedutaan negara sahabat di IKN, mendukung pemindahan ibu kota politik Indonesia pada 2028.

Minggu, 16 Feb 2025 09:31 WIB

detikNews

1.824 Polisi Dikerahkan Amankan Demo Tolak RUU TNI di Gedung DPR Hari Ini

Polisi menerjunkan 1.824 personel untuk mengamankan demo tolak RUU TNI di depan Gedung DPR.

Kamis, 27 Mar 2025 09:24 WIB

detikNews

Kata Ketua Komisi III DPR soal KPK Tak Ikut Aturan Penyadapan RUU KUHAP

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman merespons KPK yang menyatakan tidak akan ikut aturan penyadapan yang tercantum dalam RUU KUHAP yang masih dibahas.

Kamis, 27 Mar 2025 08:35 WIB

detikNews

Daftar Pasal Usulan Pemerintah di RUU TNI, Atur Pensiun Dini Prajurit Aktif

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyebut ada beberapa usulan pasal krusial yang perlu dibahas Panja RUU TNI. Di antaranya Pasal 7, Pasal 47 dan Pasal 53.

Rabu, 12 Mar 2025 01:10 WIB

detikNews

Komisi I DPR-Pemerintah Bentuk Panja RUU TNI, Utut Adianto Jadi Ketua

Komisi I DPR RI dan pemerintah membentuk Panja pembahasan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto menjadi Ketua Panja.

Selasa, 11 Mar 2025 20:38 WIB

detikNews

Koalisi Sipil Kritik Keras Revisi Pasal 47 di RUU TNI: Sangat Berbahaya!

Koalisi Masyarakat Sipil menilai penambahan frasa di Pasal 47 sangat berbahaya karena memperluas cakupan jabatan sipil bagi prajurit TNI aktif.

Selasa, 11 Mar 2025 12:53 WIB

detikFinance

Efisiensi Anggaran, Anggota DPR Minta Pemerintah Evaluasi Ulang Proyek IKN

DPR apresiasi efisiensi anggaran IKN 2025 sebesar Rp5,04 triliun. Anggota DPR, Bambang Haryo, minta evaluasi aksesibilitas dan biaya transportasi ke IKN.

Jumat, 14 Feb 2025 13:50 WIB

detikJatim

Pakar UB Sebut RUU KUHAP Jadi Langkah Mundur Hukum

Ahli Hukum UB, Prija Djatmika, menilai RUU KUHAP berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan jaksa dan polisi. Ia juga menyebut sebagai langkah mundur.

Jumat, 24 Jan 2025 16:43 WIB

detikJatim

Guru Besar Fakultas Hukum UB Tanggapi soal RUU KUHAP

RUU KUHAP yang sedang dibahas menuai kritik karena pasal-pasalnya dinilai tumpang tindih dengan kewenangan penegak hukum. Ini tanggapan pakar.

Jumat, 24 Jan 2025 12:15 WIB