detiksearch

detikFinance

Kemenkeu Tak Masalah PNS Gadaikan SK Untuk Ngutang

Kementerian Keuangan tidak mempermasalahkan adanya PNS yang menggadaikan Surat Keputusan (SK) kepegawaiannya untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Kamis, 08 Mar 2012 18:46 WIB

detikFinance

Dirjen: Biar Adil, Seret Juga Wajib Pajak Yang Iming-Imingi Petugas!

Dirjen Pajak meminta aparat berwajib juga menyeret wajib pajak yang mengiming-imingi atau merayu pegawai pajak sehingga berbuat 'nakal'.

Kamis, 08 Mar 2012 17:43 WIB

detikFinance

Wah! PNS Gadaikan SK ke BRI untuk Modal Bisnis

BRI mempunyai produk kredit bernama BRIGuna yang sering digunakan PNS untuk modal bisnis atau biaya sekolah. Jaminannya adalah SK PNS.

Kamis, 08 Mar 2012 10:40 WIB

detikNews

Melongok Bisnis Eks Pegawai Pajak Ajib Mulai dari Futsal, Gym & Kafe

Ajib Hamdani memiliki usaha di bidang olahraga futsal, tempat fitnes (Gym) dan sebuah kafe kecil. Usaha yang dijalaninya sejak 2010 ini menjadi salah satu pemasukan Ajib setelah mengundurkan diri dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sejak September 2009.

Rabu, 07 Mar 2012 21:05 WIB

detikFinance

Ini Dia PNS Pajak yang Terjerat Kasus Dugaan 'Rekening Gendut'

Saat ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah ramai disorot karena 6 pegawainya memiliki rekening gendut dan dicurigai melakukan penyelewengan. Siapa saja?

Rabu, 07 Mar 2012 17:10 WIB

detikFinance

Agus Marto Belum Mau Bongkar Seluruh Rekening PNS Kemenkeu

Pihak kemenkeu masih enggan membuka seluruh rekening pegawainya. Pasalnya, pembukaan rekening tersebut harus berbasis kecurigaan terhadap pegawai yang diduga korupsi.

Rabu, 07 Mar 2012 10:44 WIB

detikFinance

Gadaikan SK, PNS Pajak Bisa Ngutang Rp 200 Juta ke Bank

PNS pajak bisa saja punya rekening gendut karena bisnis yang sukses. Pasalnya, mereka punya akses yang mudah untuk menggenjot modal bisnis, salah satunya melalui bank.

Rabu, 07 Mar 2012 08:30 WIB

detikFinance

Dirjen Bea Cukai Yakin Pegawainya 'Bersih'

Meski Kemenkeu tengah disorot, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kemenkeu Agung Kuswandono masih yakin para pegawainya tidak melakukan penyimpangan dalam pekerjaan.

Selasa, 06 Mar 2012 13:16 WIB