detikNews

Tanggapi Janji DPR Revisi UU Tipikor, KPK Siap Beri Masukan

KPK siap memberi masukan ke DPR apabila janji revisi UU Tipikor benar-benar direalisasikan.

Rabu, 23 Mei 2018 12:02 WIB

detikNews

Ketua DPR Janjikan Revisi UU Tipikor

Ketua DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menjanjikan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor.

Selasa, 22 Mei 2018 21:07 WIB

detikNews

Ketua KPK Ingin Revisi UU Tipikor Segera Direalisasikan

KetuaKPK Agus Rahardjo menyebut korupsi di sektor swasta sebagai salah satu fokus lembaga antikorupsi tersebut.

Senin, 23 Apr 2018 13:20 WIB

detikNews

Ke KPK, Dubes Iran: Kami Tukar Informasi Pemberantasan Korupsi

Duta Besar Iran untuk Indonesia, Valiollah Mohammadi, menemui pimpinan KPK.

Rabu, 07 Mar 2018 12:46 WIB

detikNews

Utusan Kedubes dan Parlemen Iran Temui Pimpinan KPK

Utusan dari Kedutaan Besar (Kedubes) dan Parlemen Iran menyambangi KPK. Mereka direncanakan menemui pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Rabu, 07 Mar 2018 10:15 WIB

detikNews

Eks Pimpinan KPK Ingin Sektor Swasta Bisa Segera Dijerat

Mantan pimpinan KPK Busyro Muqoddas mendorong DPR segera menuntaskan aturan tentang jeratan korupsi untuk sektor swasta.

Selasa, 30 Jan 2018 20:42 WIB

detikNews

KPK: Revisi UU KUHP Harus Perkuat Pemberantasan Korupsi

KPK kembali menegaskan agar revisi UU KUHP harus memperkuat pemberantasan korupsi.

Senin, 29 Jan 2018 20:18 WIB

detikNews

Panja DPR Kembali Bahas Pasal Pidana Korupsi Swasta di Revisi KUHP

Pembahasan Revisi UU KUHP berkaitan dengan pasal pidana korporasi atau swasta kembali dilakukan.

Selasa, 23 Jan 2018 15:51 WIB

detikNews

Diusulkan Tak Usut Korupsi Swasta, KPK: Itu Kebodohan Berpikir

DPR mengusulkan agar urusan tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur swasta hanya akan ditangani kejaksaan atau kepolisian saja. KPK tak akan dilibatkan.

Jumat, 19 Jan 2018 18:38 WIB

detikNews

KPK 4 Kali Minta Bantuan Hukum Timbal Balik ke Luar Negeri

KPK membeberkan pihaknya beberapa kali melakukan bantuan hukum timbal balik atau mutual legal assistance (MLA) dengan otoritas luar negeri.

Rabu, 27 Des 2017 18:25 WIB